PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Fraksi menilai pemerintah provinsi perlu mengambil langkah-langkah inovatif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kalteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Dari sisi pendapatan daerah, struktur RAPBD Tahun 2026 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp7,105 triliun lebih, yang terdiri dari PAD sebesar Rp2,776 triliun atau sekitar 39,1 persen. Sisanya berasal dari transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ujar Okki.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal.
“Kita perlu langkah-langkah inovatif yang terukur, antara lain dengan memperluas basis pajak daerah, melakukan digitalisasi sistem pemungutan dan integrasi data wajib pajak, menata ulang skema retribusi daerah, serta mengoptimalkan aset dan kekayaan daerah secara profesional tanpa menambah beban baru bagi masyarakat kecil,” katanya.
Golkar menekankan, peningkatan PAD yang berkelanjutan menjadi kunci bagi daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat daya saing ekonomi.
“Kemandirian fiskal tidak hanya soal angka, tetapi juga komitmen untuk mengelola potensi daerah secara efektif demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Okki.
(Syauqi)
3 Juli 2026
06:02
