Pemprov Kalteng Perkuat Mitigasi Karhutla Lewat Dana DBH-DR 2026

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengalokasian anggaran khusus pada tahun 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra dalam bidang lingkungan hidup dan kebencanaan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng.

“Melalui alokasi anggaran APBD Tahun 2026 dan melalui mekanisme usulan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) anggaran Tahun 2026,” ujar Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.

Menurut Leonard, alokasi tersebut akan difokuskan pada kegiatan mitigasi, pengawasan lapangan, serta edukasi masyarakat terkait pencegahan karhutla. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman kebakaran hutan yang kerap melanda wilayah Kalteng setiap tahun.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga merespons saran Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem terkait transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan APBD.

Melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemprov Kalteng disebut akan memperkuat sistem pengawasan internal dengan menerapkan quality assurance seperti pelaksanaan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi.

Langkah ini juga mencakup tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pemprov juga berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa secara transparan di setiap dinas terkait, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan keterbukaan keuangan daerah.

Keterbukaan ini, kata Leonard, dapat diakses publik melalui menu transparansi anggaran di laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta melalui situs masing-masing perangkat daerah yang menampilkan informasi program dan kegiatan pemerintah.

(Syauqi)