PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga Kalteng.
Hal itu disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)di Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 27 Oktober 2025.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya sangat mendukung penuh program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Kami berharap Kalteng juga mendapat kuota atau alokasi khusus dalam program ini, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” ujar Herson.
Menurut Herson, program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas hunian yang layak dan terjangkau. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Kalteng Berkah serta Kalteng Maju, Mandiri, dan Bermartabat.
“Kami mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian tentang sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri. SKB ini menjadi landasan penting dalam penyediaan data akurat untuk pelaksanaan program perumahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Herson menjelaskan bahwa di Kalteng terdapat sekitar 350 ribu hingga 400 ribu jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5, atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sangat membutuhkan bantuan perumahan.
“Kelompok ini menjadi target utama dari program-program perumahan dan kawasan permukiman. Di sisi lain, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalteng juga telah menjalankan berbagai program rumah layak huni bagi masyarakat, meski dengan keterbatasan anggaran,” tutur Herson.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas jangkauan program perumahan tersebut. Melalui berbagai usulan dan sinergi lintas sektor, Pemprov Kalteng optimistis dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
“Kita berharap melalui program nasional ini, masyarakat Kalteng yang belum memiliki rumah bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Itu merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)












