PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Kesetaraan pembangunan di kawasan tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, mengatakan persoalan pemerataan pembangunan menjadi keluhan utama masyarakat di sejumlah daerah yang dikunjunginya, terutama di Kabupaten Barito Utara.
“Saat mengunjungi Kabupaten Barito Utara (Barut) beberapa waktu lalu, kami menghimpun keluhan masyarakat. Dan yang paling dominan adalah tentang kesetaraan atau pemerataan pembangunan,” kata Habib, Rabu, 12 November 2025.
Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan, yang dimaksud pemerataan pembangunan antara lain terkait kebutuhan akan perbaikan dan pembangunan jalur transportasi seperti jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.
“Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito merasa ini adanya ketimpangan dibandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Akses yang dikeluhkan ini tentu berdampak pada stabilitas harga barang, seperti sembako, jalan menuju sekolah, hingga mempengaruhi kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat,” tuturnya.
Habib Sayid berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat menaruh perhatian serius terhadap kawasan DAS Barito agar pembangunan di wilayah tersebut berjalan lebih merata dan berkeadilan.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
