PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa'i menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama pembangunan daerah saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin 5 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Bupati H Ahmad Rifa'i menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin sepanjang 2025 antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan DPRD. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan pada 2026 agar berbagai program pembangunan berjalan lebih terarah dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kami menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang baik dengan DPRD selama tahun 2025. Semoga di tahun 2026 ini sinergi yang sudah terbangun dapat semakin kuat untuk mendorong Pulang Pisau menjadi daerah yang maju dan sejahtera,” ujar Rifa'i.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran asisten dan kepala perangkat daerah, anggota DPRD, Sekretaris DPRD Hendra beserta jajaran, serta tamu undangan lainnya, menandai dimulainya agenda legislasi dan pengawasan DPRD di awal tahun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bella melalui Wakil Ketua II Arief Rahman Hakim menyampaikan bahwa DPRD akan fokus menyusun dan membahas agenda strategis melalui Badan Musyawarah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas DPRD pada Masa Persidangan I ini adalah menindaklanjuti serta membahas berbagai rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan resmi dibukanya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, DPRD Kabupaten Pulang Pisau diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (denny)
