SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) daerah pemilihan 2, Abdul Kadir, mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Seranau yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotim Irawati, bersama organisasi perangkat daerah terkait serta anggota DPRD Kotim Rambat.
Abdul Kadir menyampaikan, Musrenbang Kecamatan Seranau berjalan sebagaimana mestinya sebagai forum penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi yang paling menonjol dan menjadi prioritas utama masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
“Dari hasil Musrenbang tadi, yang paling utama di Kecamatan Seranau adalah infrastruktur, terutama jalan,” kata Ketua Fraksi Golkar ini, Rabu 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, Pemkab Kotim bersama DPRD sepakat mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera merealisasikan pembangunan jalan poros Cempaga Mulia hingga Pulau Hanaut. Jalan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten, namun telah dialihkan menjadi kewenangan provinsi.
“Jalan poros ini yang kami dorong agar pemerintah provinsi tetap menyalurkan alokasi dari pusat dan tidak dipotong. Selama beberapa tahun terakhir anggarannya terus disilangkan, sehingga tidak kunjung terealisasi,” jelasnya.
Menurut Abdul Kadir, jalan poros itu merupakan akses vital bagi masyarakat, baik sebagai jalur penggerak ekonomi maupun penghubung antar desa dan kecamatan. Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan usulan tersebut dalam Musrenbang tingkat provinsi.
“Nanti Pemda Kotim bersama DPRD akan menghadiri Musrenbang Provinsi untuk mengusulkan ini. Kami juga berkomunikasi dengan DPRD provinsi, khususnya Komisi IV, agar hak daerah ini bisa diperjuangkan. Apalagi DBH sawit kita sekarang turun, hanya sekitar Rp9 miliar, sementara banyak infrastruktur dibiayai dari DBH sawit,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kotim juga sepakat mengarahkan dana aspirasi secara bersama-sama untuk penanganan jalan kecamatan di Seranau sepanjang kurang lebih 600 meter. Usulan pembangunan jembatan juga akan disampaikan bersamaan dengan jalan poros tersebut.
“Di dalam ruas itu ada sekitar 25 jembatan dan box culvert. Saat ini penanganannya baru sampai Mentaya Seberang, belum sampai Desa Ganepo dan desa–desa lainnya,” tambahnya.
Hasil Musrenbang juga mencatat usulan di bidang pendidikan, antara lain rehabilitasi infrastruktur SMP Satu Atap di Desa Batuah serta pembangunan dan perbaikan sarana PAUD di Desa Ganepo.
Terkait perjuangan pembangunan daerah, Abdul Kadir mengungkapkan adanya informasi bahwa anggaran pusat yang sebelumnya dipangkas masih memiliki peluang untuk dikembalikan dalam bentuk program kegiatan. Hal tersebut telah ia sampaikan kepada Wakil Bupati Kotim.
“Memang bukan kembali dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program kegiatan yang dikoordinir langsung oleh pusat, seperti infrastruktur, drainase, atau sarana prasarana lainnya. Peluang itu ada, sehingga pemerintah daerah harus gerak cepat mengusulkan, mengingat efisiensi dua tahun terakhir mencapai hampir Rp500 miliar,” tegasnya.
Abdul Kadir juga mengimbau organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perikanan Kotim, agar lebih aktif melakukan sosialisasi larangan meracun ikan di sungai.
“Ini sangat penting. OPD terkait harus turun langsung ke lapangan, minimal memasang baliho imbauan di kawasan sungai,” pungkasnya. (nardi)
