SAMPIT – Di tengah semarak program ketahanan pangan, mulai dari penanaman jagung hingga pendirian Dapur Gizi untuk menekan angka stunting, Kabupaten Kotawaringin Timur justru dihadapkan pada ironi yang memprihatinkan. Di balik gegap gempita agenda formal, rentetan peristiwa berdarah terus terjadi dan kini menjadi sorotan tajam Komisi I DPRD Kotim.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Edy Mashamy, menyampaikan keprihatinan mendalam atas fenomena kekerasan yang dinilainya seolah tenggelam di balik narasi keberhasilan pembangunan.
“Kejadian demi kejadian kriminalitas ini seolah teredam oleh hiruk-pikuk agenda formal. Darah yang tumpah di tanah Kotim menjadi saksi bahwa ada masalah sosial yang lebih dalam mungkin masalah ekonomi, degradasi moral, atau konflik horizontal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar memberikan asupan gizi atau menanam komoditas pangan,” kata Edy pada Sabtu 28 Februari 2026.
Menurutnya banyak kasus penganiayaan, narkoba, pencurian dengan kekerasan hingga pembunuhan yang belum terungkap dan menjadi berita yang muncul bergantian dengan laporan panen jagung atau peresmian gedung SPPG.
“Suasana mencekam ini menciptakan kontras yang menyakitkan. Sementara perut sedang diupayakan kenyang dan gizi sedang diperbaiki, nyawa manusia seolah menjadi begitu murah di lapangan,” tegasnya.
Edy menekankan dua makna kritis dalam konteks peristiwa berdarah di Kotim. Pertama, bisa berarti masyarakat mulai apatis karena kejadian serupa terlalu sering terjadi. Kedua, kasus-kasus tersebut kurang mendapat atensi publik yang luas karena tertutup narasi keberhasilan pembangunan. Ini sangat berbahaya.
“Jika kekerasan dianggap sebagai hal biasa atau terjadi normalisasi kekerasan, maka tatanan sosial sedang dalam bahaya besar,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa kejadian demi kejadian kriminalitas ini seolah teredam oleh hiruk-pikuk agenda formal. Dalam analisisnya, Edy menyoroti adanya ketimpangan fokus pembangunan yang selama ini berlangsung. Program Dapur Gizi dan ketahanan pangan memang krusial, namun pembangunan manusia tidak hanya soal fisik semata.
“Pembangunan manusia juga soal rasa aman, baik secara psikis maupun sosial. Tingginya angka kriminalitas menunjukkan bahwa ada penyakit sosial yang belum tertangani. Jika masyarakat merasa tidak aman, produktivitas di sektor pertanian jagung maupun keberhasilan program gizi tidak akan maksimal. Tidak ada gunanya anak-anak tumbuh sehat secara fisik jika mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan trauma,” tegasnya.
Politisi PAN ini juga menyoroti urgensi tugas pokok aparat penegak hukum di tengah situasi tersebut. Menurutnya, banyaknya kasus yang perlu ditangani menjadi alarm bagi aparat penegak hukum di Kotim.
“Penanganan kasus tidak boleh hanya bersifat reaktif, di mana setelah kejadian baru bertindak. Harus ada upaya preventif. Patroli keamanan, pemetaan konflik di wilayah rawan, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu adalah tugas pokok yang tidak boleh kalah pamor dari kegiatan seremonial pembangunan,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa aparat keamanan harus hadir di tengah masyarakat tidak hanya saat ada acara resmi, tetapi juga dalam keseharian untuk memberikan rasa aman.
Diakhir wawancara, mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kotim dan aparat keamanan segera duduk bersama merumuskan langkah konkret. Menurutnya, kesejahteraan dan keamanan harus berjalan beriringan.
“Kesejahteraan melalui program gizi dan pangan harus berjalan beriringan dengan keamanan. Saya tegaskan kembali, tidak ada gunanya anak-anak tumbuh sehat secara fisik jika mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan trauma. Kotim butuh lebih dari sekadar pupuk dan vitamin melainkan keadilan, keamanan, dan kehadiran negara yang nyata dalam melindungi nyawa setiap warganya di setiap sudut kebun dan pemukiman,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Kotim berkomitmen untuk terus mengawal isu keamanan ini sebagai prioritas yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.
(Utomo)
