SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong percepatan pemerataan listrik desa melalui rapat pembahasan bersama pihak terkait, Selasa 7 April 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh desa di wilayah tersebut segera teraliri listrik.
Asisten II Setda Kotim, Rody Kamislam, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat 14 desa yang masuk dalam program listrik desa. Jumlah ini meningkat dari rencana awal yang hanya satu desa, setelah adanya tambahan anggaran dari PLN pusat.
“Awalnya hanya satu desa, tetapi ada tambahan dari PLN pusat sehingga total menjadi 14 desa yang ditangani pada 2026. Dari total 25 desa yang belum teraliri listrik, nantinya akan tersisa 11 desa,” ujar Rody.
Ia menargetkan seluruh desa di Kotim sudah teraliri listrik paling lambat pada tahun 2027. Untuk itu, pihaknya saat ini fokus mencari solusi bagi desa yang belum masuk program tahun ini.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kotim bersama UP3K Pangkalan Bun membahas langkah pemanfaatan excess power dari perusahaan terdekat, yakni PT SSM, sebagai solusi sementara sambil menunggu program listrik desa dari UP2K Palangkaraya.
“Desa Baampah kita fasilitasi untuk memanfaatkan kelebihan daya dari perusahaan terdekat, sembari menunggu program jaringan listrik desa dari PLN,” jelasnya.
Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang harus diselesaikan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Secara administrasi, pembangunan jaringan listrik kerap terkendala karena melintasi kawasan perizinan perusahaan perkebunan, sehingga diperlukan penebangan atau pemangkasan pohon untuk jalur jaringan.
Sementara dari sisi teknis, akses jalan menuju desa masih belum fungsional. Kondisi ini menjadi tantangan karena pemasangan jaringan listrik membutuhkan akses yang memadai.
“Jalan sebenarnya sudah ada, tapi belum fungsional. Saat hujan tergenang, saat kemarau sulit dilalui. Ini perlu kerja sama antara desa, kecamatan, perusahaan, dan OPD teknis agar jalan bisa difungsikan,” tegasnya.
Pemerintah daerah pun mendorong adanya kolaborasi, baik melalui program pemerintah, CSR perusahaan, maupun dukungan dana desa, agar infrastruktur jalan dapat ditingkatkan.
Selain itu, Pemkab Kotim juga menginstruksikan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan inventarisasi wilayah yang masuk kawasan hutan, guna diusulkan perubahan statusnya ke pemerintah pusat. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terkendala aturan kawasan.
Di sisi lain, perkembangan pembangunan jaringan listrik menuju Pulau Hanaut juga terus berjalan. Saat ini, pembangunan tower telah berdiri di empat titik, yakni di Bagendang, Pulau Lepeh, dan Pulau Hanaut.
“Progresnya sudah di atas 70 persen. Saat ini tinggal proses perizinan, termasuk izin bentang kabel sungai agar tidak mengganggu jalur pelayaran,” ungkap Rody.
Pemkab Kotim menargetkan pembangunan jaringan listrik ke Pulau Hanaut dapat rampung dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, seiring percepatan penyelesaian perizinan. (Nardi)
17 Mei 2026
18:16
