PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 akan dilengkapi atribut resmi berupa rompi dan name tag saat melakukan pendataan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Kalteng, Agnes Widiastuti, saat Apel Siaga Persiapan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 9 April 2026.
Menurut Agnes, penggunaan atribut tersebut bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan simbol integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas petugas sebagai “pejuang data” dalam menghimpun informasi ekonomi masyarakat.
“Petugas dapat dikenali melalui rompi dan name tag. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan jawaban secara jujur,” ujarnya.
Ia menegaskan, kejujuran responden menjadi faktor kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Data yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah, sehingga kejujuran dalam memberikan informasi sangat penting,” tegasnya.
Agnes menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk memotret secara menyeluruh struktur dan perkembangan ekonomi di Kalimantan Tengah, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 237.092 unit, dengan dominasi sebesar 98,42 persen merupakan UMKM. Sektor yang mendominasi antara lain perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.
Untuk pelaksanaan tahun ini, pendataan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan 2026, yakni sekitar Mei hingga Agustus, melalui dua metode, yaitu wawancara langsung (door to door) dan secara daring menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Sementara itu, khusus untuk usaha berskala besar, pengisian data dilakukan secara mandiri melalui sistem daring yang dikirimkan melalui email perusahaan.
Adapun data yang akan dikumpulkan meliputi identitas usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial usaha.
Agnes mengungkapkan, BPS telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pelatihan berjenjang mulai dari instruktur nasional hingga instruktur daerah guna memastikan kualitas petugas sensus di lapangan.
Selain itu, dalam waktu dekat BPS juga akan membuka rekrutmen petugas sensus yang akan diterjunkan ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Jumlah petugas diperkirakan mencapai sekitar dua ribu orang, menyesuaikan dengan jumlah usaha yang akan didata.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan sensus tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah banyaknya variabel yang harus dikumpulkan sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama.
Selain itu, potensi penolakan dari masyarakat juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak agar pendataan dapat berjalan optimal.
“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang dibutuhkan.
(Sya'ban)
3 Juni 2026
18:44
