PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengklaim Program Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (Haguet) mampu menjadi salah satu penggerak baru perekonomian daerah.
Program tersebut diperkirakan dapat mendorong perputaran ekonomi hingga Rp225 miliar sekaligus menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat memimpin rapat pembahasan skema Kredit UMKM Haguet di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Palangka Raya, baru-baru ini.
“Dampaknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Darliansjah, proyeksi tersebut muncul karena program Haguet ditargetkan menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor-sektor prioritas. Masing-masing pelaku usaha nantinya dapat memperoleh plafon kredit maksimal Rp50 juta.
Program tersebut akan difokuskan pada sektor pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
“Fokus kita pada sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong ekonomi lokal,” katanya.
Ia menjelaskan, tambahan modal usaha yang diberikan melalui Haguet diperkirakan akan meningkatkan aktivitas produksi, memperluas usaha, serta membuka lapangan kerja baru.
Dari situ, dana yang disalurkan diproyeksikan akan berputar kembali di masyarakat melalui pembelian bahan baku, distribusi barang, dan penyerapan tenaga kerja.
Darliansjah menilai sektor pangan lokal dan perikanan berpotensi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena melibatkan rantai usaha yang panjang, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran.
Sementara sektor ekonomi kreatif dan UMKM olahan dinilai mampu membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda dan masyarakat desa.
“Ketika UMKM berkembang, mereka tidak hanya meningkatkan omzet, tetapi juga membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dari situlah ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Meski demikian, Darliansjah mengakui masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah yang belum dapat mengakses pembiayaan formal.
Keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha menjadi persoalan utama yang membuat banyak UMKM belum memenuhi syarat perbankan atau bankable.
“Masih banyak pelaku UMKM kita yang belum bankable karena tidak memiliki agunan yang cukup dan pencatatan keuangan yang belum tertata dengan baik,” katanya.
Selain itu, pelaku usaha juga masih menghadapi rendahnya akses terhadap kredit formal dan tingginya biaya dana. Karena itu, menurut Darliansjah, intervensi pemerintah tidak cukup dilakukan hanya melalui subsidi bunga.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai solusi, Pemprov Kalimantan Tengah menyiapkan Skema Kredit UMKM Haguet melalui kolaborasi dengan Bank Kalteng dan lembaga penjamin.
Darliansjah menjelaskan, program tersebut mengusung pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh akses kredit dengan bunga nol persen.
“Program ini kita rancang sebagai solusi menyeluruh, tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga memastikan UMKM kita bisa berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam skema itu, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama. Pemerintah daerah melalui APBD menanggung 3 persen, sedangkan 3 persen sisanya ditanggung pihak bank.
“Dengan skema ini, kita ingin meringankan beban pelaku usaha. Mereka cukup mengembalikan pokok pinjaman tanpa dibebani bunga,” katanya.
Selain pembiayaan, program tersebut juga diperkuat dengan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan usaha secara terstruktur, mulai dari tahap pra-penyaluran hingga pasca-kredit.
“Penjaminan ini penting untuk memberikan rasa aman bagi perbankan sekaligus memperluas akses UMKM terhadap kredit,” ujar Darliansjah.
Lebih jauh, Haguet akan dilengkapi proses kurasi usaha, monitoring berbasis data, dan integrasi lintas perangkat daerah. Pemerintah juga menyiapkan sistem digital untuk memantau penyaluran kredit dan perkembangan usaha secara real time.
“Kita juga siapkan sistem digital untuk memantau penyaluran dan kinerja UMKM secara real time, sehingga bisa cepat mengambil langkah jika ada kendala,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur, kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta mekanisme penyaluran dan pendampingan agar program berjalan efektif.
“Harapan kita, melalui Haguet, UMKM Kalteng bisa naik kelas, lebih mandiri, dan memiliki daya saing yang kuat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
