PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan pembangunan pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit (RMU), sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan daerah.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan di Kalteng.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 20 April 2026.
“Ke depan perlu didukung dengan penyediaan pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” ujar Yuas.
Menurutnya, penyediaan sarana pendukung tersebut penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian sekaligus menjaga ketersediaan pangan di daerah.
Selain menyiapkan langkah jangka panjang, Pemprov Kalteng juga tetap mengandalkan program jangka pendek dalam pengendalian inflasi. Intervensi yang dilakukan antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Gubernur, di antaranya mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, terutama saat permintaan meningkat.
Yuas menambahkan, menjelang bulan Mei yang bertepatan dengan sejumlah hari besar keagamaan, pemerintah daerah akan memperkuat pelaksanaan operasi pasar guna menekan potensi kenaikan harga.
“Kami akan terus menggelar operasi pasar agar kondisi harga tetap terkendali,” ujarnya.
Di sektor energi, Pemprov Kalteng juga melakukan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengantisipasi antrean di lapangan. Pengawasan tersebut melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” katanya.
Ia memastikan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar ketersediaan BBM tetap aman dalam beberapa bulan ke depan.
“Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutupnya.
(Sya'ban)
