SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mematangkan langkah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang diprediksi akan lebih ekstrem tahun ini. Rapat koordinasi digelar di Gedung B Setda Kotim sebagai bagian dari persiapan penanggulangan bencana saat kemarau melanda, Selasa 21 April 2026.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, rapat ini merupakan langkah awal untuk menyusun strategi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan menjadi yang terpanas dan terpanjang dalam tiga dekade terakhir berdasarkan prakiraan BMKG.
“Biasanya kemarau hanya berlangsung satu sampai dua bulan, tetapi tahun ini diperkirakan bisa mencapai empat hingga enam bulan. Ini tentu harus kita antisipasi sejak dini,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyusun rencana aksi lengkap dengan kebutuhan anggaran dan kesiapan personel. Hal ini penting agar saat kondisi darurat terjadi, daerah sudah memiliki kesiapan maksimal.
Menurut Halikinnor, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan karena dampak kebakaran tidak hanya dirasakan satu pihak, melainkan seluruh lapisan.
“Kalau sudah terjadi kebakaran dan muncul kabut asap, semua sektor terdampak. Mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ekonomi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api kecil agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Mengingat kondisi wilayah Kotim yang didominasi lahan gambut, proses pemadaman akan jauh lebih sulit jika api sudah meluas.
“Kita tahu daerah kita banyak gambut. Kalau sudah terbakar, memadamkannya tidak mudah, apalagi di lokasi yang sulit dijangkau dengan keterbatasan personel dan peralatan,” katanya.
Selain ancaman karhutla, kekeringan dan krisis air bersih juga menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah selatan Kotim. Daerah tersebut masih banyak bergantung pada air hujan karena sumber air sungai bercampur air laut sehingga tidak layak digunakan.
“Ketika hujan mulai berkurang, kebutuhan air bersih akan meningkat. Nantinya akan kita upayakan suplai dari Sampit untuk membantu masyarakat di wilayah selatan,” jelasnya.
Di sektor pertanian, dampak kemarau dipastikan akan memengaruhi produksi. Meski demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah antisipasi dengan mendorong penanaman komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
“Penurunan produksi pasti ada, tetapi kita berharap tidak terlalu signifikan sehingga kebutuhan pangan tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnnya
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memperkirakan kemarau mulai terjadi sejak awal Juni dan berlangsung hingga sekitar 120 hari.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit, Mulyono Leo Nardo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kotim terjadi secara bertahap, dimulai dari wilayah utara, kemudian bergerak ke wilayah tengah hingga selatan.
“Untuk wilayah utara, awal musim kemarau diperkirakan pada dasarian pertama Juni atau sekitar 1 Juni. Wilayah tengah menyusul pada dasarian kedua sekitar 11 Juni,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.
BMKG mencatat, durasi kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dibanding kondisi normal, yakni mencapai sekitar 120 hari hingga September mendatang.
“Durasi sekitar 120 hari, ini lebih lama dari biasanya. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus,” tambahnya. (Nardi)
