PULANG PISAU – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 menghadirkan sejumlah catatan penting. Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta langsung merespons poin-poin krusial, khususnya terkait Pelabuhan Bahaur dan sektor pendidikan yang dinilai perlu perhatian serius, Senin 27 April 2026.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD tersebut, DPRD menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah ke depan. Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan amanat regulasi yang harus disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah.
“Hari ini sesuai ketentuan, DPRD memberikan rekomendasi terhadap LKPj pemerintah daerah. Ini berisi catatan-catatan penting, terutama terkait layanan dasar, tugas perbantuan, dan rencana strategis yang perlu perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi yang disampaikan bersifat sebagai bahan perbaikan, bukan penolakan terhadap laporan. DPRD saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menolak LKPj, melainkan memberikan masukan konstruktif agar kinerja pemerintah daerah semakin optimal.
“Ini sifatnya rekomendasi saja. Catatan dari DPRD ini diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan di masa mendatang,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta menyoroti salah satu poin yang dinilainya cukup krusial, yakni terkait kondisi Pelabuhan Bahaur yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Tadi kita dengar rekomendasi DPR, salah satunya yang sangat penting menurut saya adalah terkait Pelabuhan Bahaur. Ini akan kami tindaklanjuti, karena memang di sana masyarakat melakukan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Perhubungan, namun belum membuahkan hasil maksimal. Ke depan, pihaknya berencana kembali melakukan komunikasi dan upaya lanjutan agar penanganan pelabuhan tersebut dapat segera terealisasi.
Selain itu, Jayadikarta juga menyoroti rekomendasi di sektor pendidikan, khususnya terkait kebutuhan perbaikan dan penataan kembali beberapa aspek layanan pendidikan di daerah.
“Nanti kita coba komunikasikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan dukungan dari pihak terkait. Ini penting agar pelayanan pendidikan kita semakin baik,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Melalui rekomendasi yang disampaikan, diharapkan arah pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (denny)
