SAMPIT – Peristiwa kecelakaan yang merenggut korban jiwa di Jembatan Patah, Jalan Kapten Mulyono, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menuai perhatian serius dari DPRD Kotim. Lembaga legislatif menilai penanganan terhadap jembatan tersebut belum maksimal, padahal kondisinya sudah lama dikeluhkan warga.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menyampaikan bahwa pihaknya sejak lama telah mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret terkait kondisi jembatan tersebut.
“Saya sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah daerah. Kalau memang tidak mampu melalui APBD kabupaten, seharusnya bisa segera dikoordinasikan ke tingkat provinsi,” ujarnya, Selasa 28 April 2026.
Menurutnya, kejadian yang sampai menimbulkan korban jiwa tidak boleh lagi dianggap persoalan biasa. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Ini sudah ada korban. Artinya kita semua punya tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan di daerah. Jangan sampai peristiwa seperti ini terjadi lagi,” tegasnya.
Politisi Golkar itu juga mendorong agar pembangunan jembatan dilakukan secara permanen, bukan sekadar perbaikan sementara. Ia menilai konstruksi yang lebih kuat sangat diperlukan mengingat tingginya aktivitas di jalur tersebut.
“Harus dibangun ulang secara permanen. Untuk teknisnya tentu PUPR yang lebih memahami,” katanya.
Rudianur menekankan bahwa persoalan keterbatasan anggaran seharusnya tidak lagi menjadi alasan untuk menunda pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah bisa memprioritaskan anggaran untuk proyek yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Dengan kejadian ini, jangan lagi beralasan soal anggaran. Bisa saja dilakukan pengalokasian khusus untuk pembangunan jembatan di Jalan Kapten Mulyono,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya tuntutan dari pihak keluarga korban, ia menilai hal tersebut merupakan hak masing-masing pihak. Namun, ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijak.
“Itu hak keluarga, tetapi perlu kehati-hatian. Karena tentu tidak ada yang menginginkan musibah seperti ini terjadi,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat melihat persoalan ini secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki keinginan untuk membangun, namun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Keinginan untuk membangun itu ada, tetapi kondisi anggaran yang terbatas membuat pelaksanaannya belum bisa maksimal,” jelasnya.
Dengan adanya insiden ini, DPRD Kotim berharap pemerintah daerah segera bergerak cepat dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan ulang Jembatan Patah dapat segera direalisasikan demi menjamin keselamatan masyarakat. (nardi)
