SAMPIT – Panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat sorotan dari kalangan aktivis hingga akademisi. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi dan pengawasan di lapangan.
Aktivis Kotim Audy Valent menegaskan agar Pertamina segera mengambil langkah konkret dan tegas agar kondisi ini tidak berlarut, klaim stok aman namun nyatanya di lapangan sering habis.
“Jangan sampai situasi seperti ini memicu kembali aksi besar demo seperti yang pernah terjadi pada 2011 akibat panjangnya antrean dan banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan BBM,” tegas Audy, Sabtu 2 Mei 2026.
Menurutnya, perlu kejelasan terkait pernyataan “suplai terpenuhi” yang selama ini disampaikan. Ia mempertanyakan, acuan data yang digunakan Pertamina berasal dari tahun berapa, mengingat jumlah kendaraan di Kotim terus meningkat, baik dari sektor angkutan darat maupun kendaraan pribadi.
“Kalau suplai benar-benar mencukupi, kenapa BBM bisa habis hanya dalam hitungan jam? Ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, fakta antrean panjang di hampir setiap SPBU menjadi bukti bahwa distribusi belum berjalan optimal. Karena itu, Pertamina diminta tidak hanya berpatokan pada data, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Coba lihat langsung kenapa antrean di SPBU makin hari makin panjang. Jangan hanya bertahan pada data suplai,” tegasnya.
Sementara itu tokoh akademisi Kotim Riduan Kesuma menilai, secara sistem distribusi dan transportasi yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk untuk wilayah Kotim.
Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh di lapangan, terjadi pengurangan kuota BBM yang disalurkan ke SPBU di Kotim. Jika diakumulasikan dari seluruh SPBU, penurunannya dinilai cukup signifikan, yakni di atas 20 persen dibandingkan kondisi normal sebelumnya.
“Pengurangan kuota ini berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di lapangan, apalagi diperparah dengan maraknya aktivitas pelangsir di sejumlah SPBU,” katanya.
Ia menyebut, kondisi tersebut membuat masyarakat umum kerap tidak kebagian BBM. Oleh karena itu, ia meminta tim penertiban BBM agar lebih proaktif dalam menjalankan tugas tanpa pandang bulu.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat bertindak tegas dalam menertibkan oknum maupun pelangsir yang beroperasi di wilayah Kotim.
“Penertiban harus dilakukan secara serius agar distribusi BBM bisa lebih tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Nardi)
10 Juni 2026
16:25
