Di tengah hiruk-pikuk pembangunan di Bumi Habaring Hurung, ada satu titik kelam yang tak kunjung terang: Jembatan Patah di Jalan Kapten Mulyono, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Bukan sekadar nama, jembatan ini benar-benar patah, fisik dan harapan.
UTOMO, Sampit
Sabtu 25 April2026 malam, nyawa kembali melayang. AF (25), seorang pemuda, meninggal seketika dengan luka parah di kepala dan patah tulang lengan setelah motornya oleng dan terjun bebas ke rongga jembatan yang gelap gulita. Teman yang ia bonceng, MAM, masih terbaring di rumah sakit dengan patah tulang bahu. Penyebabnya klasik: jembatan rusak, tak berpagar, dan tanpa penerang.
Ironisnya, 90 hingga 100 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surga direncanakan di ruas itu, tapi jembatan ini tetap diselimuti kegelapan.
Bukan pertama kali Jembatan Patah menelan korban. Bukan kedua, bahkan bukan ketiga. Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, dengan nada geram menyebut persoalan ini sudah sejak lama ia ingatkan.
“Ini bukan berita baru. Kami sudah berkali-kali mendesak perbaikan permanen. Tiap kali ada korban, baru ramai,” ujarnya.
Ia menuntut pemerintah kabupaten bahkan provinsi segera membangun ulang jembatan. Bukan hanya tambal sulam.
Tapi di lapangan, perbaikan yang dilakukan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan hanya sebatas mengganti kayu ulin bekas bongkaran dan mengencangkan baut yang lepas. Pengawas lapangan, Alfian, mengakui dengan jujur: kayu itu bekas, umurnya hanya dua sampai tiga bulan.
“Yang lewat truk kontainer bisa 20 ton lebih, padahal kapasitas jembatan hanya sekitar 10 ton. Belum lagi baut dan pelat besi sering dicuri,” keluhnya.
Lantas, di mana letak harapan?
Bupati Kotim Halikinnor buka suara dengan nada putus asa bercampur frustrasi. Proyek perbaikan total jembatan ini, katanya, sebenarnya sudah masuk rencana kerja sejak 2023. Bahkan sudah dianggarkan. Namun, kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat mencoretnya. “Karena pusat mencoret, termasuk jalan dan jembatan. Tolong anggaran jangan diatur semua dari pusat, karena kami yang tahu kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia membandingkan: kebutuhan Jawa yang infrastrukturnya sudah mulus berbeda jauh dengan Kalimantan yang masih tertinggal.
Maka warga seperti Rori hanya bisa berpasrah. “Pelan aja lewat jembatan tersebut bisa saja jatuh, apalagi cepat,” katanya getir. Harapan kini berpindah ke ruas alternatif, Jalan Mohammad Hatta atau Lingkar Selatan yang sudah mulus. Tapi itu berarti memutar jauh, membakar lebih banyak waktu dan bahan bakar.
Jembatan Patah bukan sekadar cerita tentang beton dan kayu ulin. Ia adalah alegori tentang bagaimana birokrasi yang tersendat dan anggaran yang ditarik dari pusat membiarkan rakyat kecil membayar dengan taruhan tertinggi: nyawa.
Saat para pejabat masih berdebat soal kewenangan APBD provinsi atau kabupaten, saat pemerintah pusat sibuk efisiensi tanpa melihat kondisi riil di lapangan, ada keluarga yang kehilangan anak, ada sahabat yang kehilangan tawa.
Rencana perbaikan mungkin masih tertahan di atas meja. Tapi darah AF yang membasahi papan-papan itu tak akan pernah kering. Mengurai asa di Jembatan Patah bukan sekadar membangun ulang jembatan. Ia membutuhkan keberanian untuk mengatakan: cukup sudah warga menjadi korban karena sebuah jembatan yang tak kunjung permanen. Mampukah itu terjadi ?
