PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat mengambil langkah intervensi permanen untuk mengatasi masalah inflasi. Upaya penanganan diharapkan tidak lagi bersifat sementara (tentative), menyusul posisi Kalteng yang kini menempati peringkat ketiga nasional dalam daftar inflasi tertinggi.
Anggota DPRD Kalteng, Nafsiah, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah saat ini masih perlu dimaksimalkan karena tantangan di lapangan masih sangat besar.
“Kinerja pemerintah sudah ada upaya tapi perlu dimaksimalkan lagi karena kan masih menghadapi tantangan besar sehingga inflasi menempati peringkat 3 nasional,” ujar Nafsiah belum lama ini.
Ia mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang konsisten menggelar pasar murah maupun operasi pasar untuk menjaga pasokan pangan. Meski begitu, Nafsiah mengingatkan bahwa inflasi tinggi di Kalteng dipicu oleh faktor struktural, seperti wilayah geografis yang luas, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya biaya logistik. Ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah serta belum maksimalnya produksi pangan lokal juga memperparah kondisi tersebut.
Nafsiah menjelaskan, DPRD Kalteng terus menjalankan fungsi pengawasan secara rutin. Langkah tersebut dilakukan mulai dari inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional untuk mengecek harga dan stok barang, hingga mengevaluasi keseriusan kinerja TPID dalam memantau pelaksanaan program.
“Berkenaan dengan perlu tidaknya intervensi khusus, itu sangat perlu. Mestinya tidak tentative karena ‘kagetan'. Tapi harus permanen. Peringkat 3 nasional (Inflasi), bukan remeh-temeh angkanya,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Nafsiah menyarankan agar strategi penanganan dibuat berdasarkan skala prioritas waktu. Pada jangka pendek, pemprov perlu memperluas jangkauan pasar murah hingga ke pelosok, serta memperketat pengawasan terhadap pelaku penimbunan dan pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, fokus diarahkan pada perlindungan daya beli masyarakat melalui program bantuan pangan bersyarat serta subsidi energi bagi rumah tangga miskin dan rentan.
“Intinya inflasi tinggn bukan masalah sesaat, sehingga solusinya pun harus menyentuh aspek riil, distribusi, penguatan nproduction lokal, dan perlindungan sosial secara seimbang,” kata dia.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Kalteng bergerak cepat dengan menggelar Rapat Pengendalian Inflasi, Stabilisasi Pasokan, serta Harga Pangan di Kantor Gubernur Kalteng pada Kamis, 4 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden.
Linae menegaskan bahwa tingginya angka inflasi ini memerlukan perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan data terbaru, Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi nasional. Seluruh pihak perlu berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Ia menyebut komoditas beras sebagai salah satu penyumbang utama inflasi. Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menjamin ketersediaan stok pangan sekaligus mendukung program bantuan melalui Kartu Huma Betang.
“Hasil koordinasi menunjukkan stok beras dalam kondisi aman dan bahkan melebihi kebutuhan. Namun distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa pola inflasi pada Mei 2026 ini berbeda dari data historis tahun-tahun sebelumnya yang biasanya mengalami penurunan harga (deflasi) pasca-Idulfitri.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi pemantik utama yang mengerek naik harga sejumlah komoditas pangan strategis.
“Secara historis, Mei biasanya mengalami deflasi setelah Idulfitri. Tahun ini terjadi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga beras, ikan, dan komoditas lainnya,” jelas Yuliansah.
Bank Indonesia turut mengingatkan sejumlah risiko eksternal yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada periode Juni hingga Juli 2026. Faktor risiko tersebut meliputi ketidakpastian geopolitik global, ancaman gangguan produksi pangan akibat fenomena El Nino, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta lonjakan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah.
Sebagai solusi jangka pendek, BI mendorong optimalisasi pasar murah, pasar penyeimbang, serta penguatan jalur distribusi barang dan jasa. Untuk jangka panjang, strategi yang direkomendasikan adalah peningkatan produksi pangan lokal, perluasan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras, tarif transportasi, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi faktor utama pendorong pergerakan angka inflasi.
Secara wilayah, Kota Palangka Raya mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Kabupaten Sukamara sebesar 0,63 persen, dan Sampit (Kotawaringin Timur) sebesar 0,42 persen. Sebaliknya, Kabupaten Kapuas mencatatkan tren positif dengan mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
(Syauqi)
