PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memperoleh dukungan awal dari fraksi-fraksi DPRD terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 serta usulan pembentukan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD). Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang digelar pada Senin, 15 Juni 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, didampingi Wakil Ketua II Arif Rahman Hakim, serta dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, masukan, dan sejumlah catatan terhadap agenda yang diajukan pihak eksekutif.
Usai rapat, Jayadikarta menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan konstruktif yang disampaikan DPRD. Menurutnya, seluruh masukan dari fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa secara umum seluruh fraksi memberikan respons positif terhadap LKPD Tahun 2025 maupun rencana pembentukan BPPD. Namun demikian, sejumlah saran dan catatan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai tahapan yang berlaku.
Pembentukan BPPD sendiri dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Dengan kelembagaan yang lebih fokus, pemerintah berharap optimalisasi pendapatan asli daerah dapat berjalan lebih efektif guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga tengah mempersiapkan proses Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang akan menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai program prioritas daerah. Karena itu, kelancaran pembahasan bersama DPRD menjadi faktor yang sangat menentukan agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Jayadikarta berharap sinergi yang telah terjalin antara legislatif dan eksekutif dapat terus dipertahankan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, berbagai program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (denny)
