PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menelaah secara mendalam seluruh saran, masukan, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
​Hal ini disampaikan Junaidi usai Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat, 26 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi pendukung dewan secara resmi menyatakan menerima raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
​Adapun tujuh fraksi yang menyatakan sepakat dan memberikan catatan tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PAN.
“Hari ini fraksi-fraksi pendukung dewan menyampaikan saran dan masukan, harapannya mendapat penjelasan atau jawaban dari Gubernur Kalteng,” ujar Junaidi.
Sebagai unsur pimpinan dewan, Junaidi menegaskan agar pihak pemerintah daerah benar-benar mencermati setiap poin yang disampaikan oleh legislatif.
“Maka DPRD sebagai unsur pimpinan meminta Bapak Gubernur beserta jajarannya untuk bisa membaca dan menelaah seluruh pertanyaan yang ada. Kemudian, bisa memberikan jawaban-jawaban yang secara terukur dan proporsional,” tegasnya.
​Ia juga berharap jawaban dari pemerintah provinsi nantinya dapat memuat solusi nyata atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD.
“Harapan kita, dari jawaban itu kita akan bisa melihat langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dipertanyakan oleh fraksi-fraksi,” pungkas Junaidi.
(Syauqi)
5 Juni 2026
18:09
