SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan agen telur ayam ras di Kota Sampit, Senin 29 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya keluhan peternak ayam petelur lokal terkait anjloknya harga telur di tingkat produsen.
Sidak dipimpin langsung Wakil Bupati Kotim Irawati, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mendatangi sejumlah distributor dan agen telur di antaranya di Jalan DI Panjaitan, kawasan PPM Jalan Iskandar, serta beberapa lokasi lainnya di jalan Suka Bumi dan Pasar Al Kamal.
Irawati mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan, harga telur ayam ras serta memastikan keamanan rantai pasok pangan di wilayah Kotim.
“Beberapa waktu lalu kami menerima silaturahmi dari Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal Kotim yang menyampaikan keluhan terkait turunnya harga telur. Memang kondisi ini hampir terjadi di seluruh Indonesia, tetapi tetap ada harga acuan yang harus diikuti,” kata Irawati.
Menurutnya, Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga acuan penjualan telur ayam ras di Pulau Jawa berkisar Rp26.500 hingga Rp30.000 per kilogram. Namun, penerapan di daerah tetap harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta biaya distribusi di masing-masing wilayah, termasuk di Kalteng dan Kotim.
“Kita sudah mendatangi distributor di Jalan Panjaitan dan lainnya. Kami memberikan masukan agar mereka mengikuti harga acuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Harus ada aturan yang dipatuhi bersama,” ujarnya.
Irawati menegaskan, pemerintah daerah tidak bermaksud menyalahkan pihak distributor maupun agen. Namun, pemerintah berkewajiban melindungi peternak ayam petelur lokal agar tetap dapat bertahan di tengah tingginya biaya produksi.
“Kalau distributor menjual terlalu murah kepada agen, otomatis peternak lokal juga harus menurunkan harga. Padahal biaya pakan saat ini masih mahal. Kasihan peternak kita jika terus merugi,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, apabila banyak peternak lokal gulung tikar, maka Kotim akan semakin bergantung pada pasokan telur dari luar daerah. Kondisi itu berpotensi memicu inflasi ketika pasokan terganggu.
“Kita tidak ingin seluruh kebutuhan telur hanya bergantung dari luar. Justru kita ingin peternak lokal tetap hidup sehingga telur dapat menjadi komoditas yang membantu mengendalikan inflasi di Kotim,” tegasnya.
Pemkab Kotim juga berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan distributor, agen, Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal serta DPRD Kotim untuk membahas penetapan harga yang dianggap ideal bagi semua pihak.
Selain itu, pengawasan terhadap agen dan pedagang eceran juga akan diperketat. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, penurunan harga di tingkat distributor belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena harga di tingkat eceran masih relatif tinggi.
“Kami juga berkoordinasi dengan Polres Kotim untuk melakukan pengawasan. Harga di distributor turun, tetapi di tingkat konsumen masih tetap. Ini yang akan kita awasi agar masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya,” jelas Irawati.
Ia menambahkan, kemampuan produksi telur di Kalteng saat ini masih terbatas. Bahkan, jumlah populasi ayam petelur di provinsi tersebut diperkirakan baru sekitar 500 ribu ekor, sedangkan satu distributor dari luar daerah mampu memasok hingga jutaan butir telur. (Nardi)
13 Juni 2026
19:26
