PALANGKA RAYA – Pelaksanaan anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pihak legislatif meminta agar seluruh dinamika anggaran tahun lalu dievaluasi secara menyeluruh demi perbaikan ke depan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa dalam pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2025, tentulah terdapat berbagai hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kelemahan dari sistem proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh semua jajaran Pemerintah Daerah, dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalteng.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, menegaskan pentingnya kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, intervensi dan penilaian dari lembaga tersebut sangat krusial bagi kedisplinan fiskal daerah.
“Selain itu keberadaan dari Perwakilan BPK-RI sebagai institusi pengawasan eksternal, kami pandang sangat baik dalam memberikan evaluasi, koreksi atau bahkan sanksi terhadap proses penggunaan anggaran guna semakin meminimalisir kelemahan dari manajemen pengelolaan anggaran, guna mencapai suatu tingkat pengelolaan anggaran yang sehat dan akuntabel,” ujar Bambang dalam rapat paripurna belum lama ini.
Bambang menekankan agar Pemprov Kalteng tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun 2025, melainkan menjadikannya sebagai fondasi perbaikan performa kerja.
”Untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan agar semua keberhasilan yang dicapai dan berbagai kelemahan yang telah di lakukan dan dialami dalam proses pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 yang lalu, benar- benar dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman berharga, guna dapat lebih meningkatkan kualitas manajemen dan sistem pengelolaan anggaran yang semakin profesional dan akuntabel,” pungkasnya.
(Syauqi)
5 Juni 2026
17:50
