PALANGKA RAYA – Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalteng (P3K) menyoroti sejumlah program pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai dari revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah DP 0 persen, seragam sekolah gratis, hingga peningkatan kesejahteraan pramubakti.
Isu tersebut disampaikan saat Aliansi P3K beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, di Aula Pintar Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Palangka Raya, Senin, 6 Juli 2026.
Koordinator Aliansi P3K, Joseph Firman Jaya Waruwu, mengatakan audiensi digelar untuk memastikan berbagai program pendidikan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dirasakan hingga masyarakat di wilayah pedalaman maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada poin pertama, aliansi mempertanyakan realisasi anggaran revitalisasi sekolah sekitar Rp60 miliar dalam APBD 2025, termasuk sekolah penerima bantuan, mekanisme penetapan sasaran, progres pembangunan, serta kejelasan revitalisasi 72 sekolah yang telah diumumkan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Reza menjelaskan proses revitalisasi dilakukan berdasarkan usulan sekolah yang diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng dan disandingkan dengan data Dapodik.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang telah diverifikasi. Seluruh kondisi sekolah dapat dipantau secara digital melalui data, foto, dan titik koordinat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebanyak 72 sekolah telah direvitalisasi melalui program pemerintah pusat. Sementara itu, revitalisasi menggunakan APBD tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Aliansi juga meminta penjelasan mengenai Program 1.000 Rumah Guru Berkah dengan skema DP 0 persen, mulai dari lokasi pembangunan, jumlah rumah yang telah terealisasi, hingga persyaratan penerima.
Reza menegaskan program tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Bank Kalteng. Melalui program itu, guru yang memenuhi syarat memperoleh subsidi uang muka sebesar Rp10 juta serta masa tenggang pembayaran cicilan selama tiga bulan setelah akad kredit.
“Program ini lahir karena kami masih menemukan guru yang belum memiliki rumah layak. Kami ingin mempermudah mereka memiliki rumah melalui skema yang lebih ringan,” katanya.
Sorotan berikutnya menyangkut program seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Aliansi mempertanyakan mekanisme penyaluran karena di lapangan masih ditemukan siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, padahal sebelumnya diinformasikan akan memperoleh paket lengkap.
Menjawab hal tersebut, Reza menjelaskan program seragam gratis tetap dilanjutkan pada 2026, namun mekanismenya disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, siswa baru dari keluarga kurang mampu akan menerima empat jenis seragam, yakni putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, ditambah satu pasang sepatu. Sementara siswa baru dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga.
“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga kurang mampu. Adil itu tidak selalu berarti semua mendapat hal yang sama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendataan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi kepala sekolah, kepala desa, serta diketahui damang dan mantir adat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Aliansi P3K juga mempertanyakan rencana peningkatan jasa pramubakti dan tenaga administrasi di lingkungan pendidikan.
Reza mengatakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah, termasuk bagi guru yang belum lulus PPPK maupun guru kontrak.
“Kami akan mengusulkan peningkatan jasa pramubakti dan tenaga administrasi agar bisa disetarakan, atau setidaknya mendekati Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menutup audiensi, Reza mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan Aliansi P3K. Menurutnya, kritik yang disertai data menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah.
“Kami terbuka terhadap masukan masyarakat. Kritik yang disampaikan dengan data dan niat baik menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
20 Juni 2026
20:36
