PALANGKA RAYA – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami tren penurunan yang signifikan dalam tiga tahun anggaran terakhir. Ketergantungan fiskal yang terlampau tinggi terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi hulu runtuhnya postur anggaran di Bumi Tambun Bungai tersebut.
​Data yang dihimpun menunjukkan pagu anggaran turun cukup drastis. Pada APBD Murni 2025, anggaran Kalteng sempat menyentuh angka Rp10,2 triliun, sebelum akhirnya merosot pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp7,8 triliun. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun anggaran 2026, di mana pagu APBD Kalteng menyusut tajam hingga tersisa Rp5,4 triliun.
​ “Jadi ini yang kita coba telusuri sehingga kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnyan.
Diantaranya adalah transfer pusat, karena Kalteng ini kan hanya mengandalkan transfer pusat yang bersumebr dari dana bagi hasi kekayaan alam (DBH),” Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, Jumat, 10 Juli 2026.
Sudarsono menjelaskan, postur pendapatan Kalteng sangat rapuh karena berbeda dengan daerah di Pulau Jawa atau Kalimantan Selatan yang memiliki basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat dari sektor jasa dan industri. Di Kalteng, instrumen PAD seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak bisa diandalkan secara mandiri akibat terbatasnya volume kendaraan dan jumlah populasi penduduk.
“Sebenarnya sudah optimal. Memang jumlah volume kendaraan sedikit jadi pajak kendaraan kita juga sedikit dibanding misalnya Banten atau Kalsel. Semakin banyak kendaraan, semakin banyak pajaknnya,” tambahnya.
Kondisi ini diperparah dengan mandeknya arus kas dari pusat. Sudarsono mengungkapkan, penurunan APBD Kalteng kali ini bukan dipicu oleh Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang relatif stabil, melainkan karena banyaknya piutang tagihan DBH daerah yang hingga kini belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
“Kita ini begitu dana tranfer pusat kita turun, kita (Pemprov Kalteng juga) turun secara drastis ” pungkasnya.
(Syauqi)
