PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menanggapi rencana pemerintah terkait penyaluran barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan bagi pangkalan, toko kecil, dan warung kelontong yang selama ini sudah berjalan sebagai sumber penghasilan masyarakat.
“Terkait rencana pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tentu kita perlu melihat bagaimana nasib pangkalan-pangkalan atau usaha yang selama ini sudah berjalan. Karena bagi mereka, usaha tersebut merupakan sumber penghasilan,” ujarnya, Selasa, 28 Juli 2028.
Ia menilai, meski koperasi merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia bersama BUMN dan sektor swasta, pemerintah tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika seluruh barang subsidi disalurkan secara eksklusif melalui koperasi tersebut, ada kekhawatiran usaha kecil akan mengalami penurunan omzet bahkan terancam.
“Kalau kemudian seluruh barang subsidi hanya disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, otomatis ada kekhawatiran usaha-usaha kecil yang selama ini sudah berjalan akan mengalami penurunan omzet dan bahkan bisa terancam,” tegasnya.
​Purdiono mencontohkan pelaksanaan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana warung-warung dan kantin sekolah turut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak membuat UMKM semakin terpinggirkan, melainkan harus ada pembagian peran dan kemitraan yang jelas.
“Induk Koperasi Merah Putih nantinya harus memastikan adanya pembagian peran dan kemitraan dengan pelaku usaha yang sudah ada. Tidak mungkin seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani hanya oleh koperasi, apalagi tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah,” tambahnya.
​Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mengawasi implementasi kebijakan ini secara cermat. Kolaborasi antara koperasi, UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil dinilai sangat penting agar perputaran ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat luas secara merata.
“Yang kita harapkan adalah adanya kolaborasi antara koperasi, UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil lainnya, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
​
