SAMPIT – Peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi salah satu dasar pemerintah daerah meningkatkan status penanganan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, ditetapkan selama 28 hari, terhitung mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam menyampaikan, terdapat tiga indikator utama yang menjadi pertimbangan dalam peningkatan status penanganan karhutla.
“Pertama, meningkatnya kejadian kebakaran harian, baik pada lokasi baru maupun perluasan titik kebakaran yang sudah ada. Saat ini, rata-rata terdapat lima hingga enam kejadian kebakaran per hari, terutama di wilayah Sampit dan sejumlah kecamatan sekitarnya,” kata Multazam Rabu 29 Juli 2026.
Kedua, kondisi muka air tanah yang semakin rendah. Berdasarkan alat indikator yang digunakan, muka air tanah telah mencapai minus 1,28 meter. Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan air permukaan semakin terbatas.
Ketiga, meningkatnya jumlah hotspot. Sepanjang Juli 2026, jumlah hotspot di Kotim tercatat mendekati 300 titik.
Multazam menegaskan, jumlah hotspot tidak selalu menggambarkan seluruh kejadian kebakaran yang terjadi di lapangan. Sebab, terdapat lokasi yang mengeluarkan asap tetapi tidak terdeteksi sebagai hotspot.
“Hotspot itu bukan berarti ada kebakaran. Kalau cuma asap biasanya tidak tertangkap hotspot. Dia keluar asap, tapi tidak masuk hotspot. Justru itu yang sangat berbahaya bagi kami. Dan kami buktikan di beberapa titik, itu terjadi. Ada asap, tapi tidak masuk hotspot,” ungkapnya.
Dengan peningkatan status menjadi Tanggap Darurat, BPBD akan melakukan penebalan personel dan peralatan guna memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah juga berupaya menekan produksi asap agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap kesehatan masyarakat.
“Kita berharap kebakaran yang terjadi ini tidak berbanding dengan produksi asap. Karena asap inilah kemudian yang menimbulkan kejadian-kejadian luar biasa di sisi kesehatan,” katanya.
Selain berdampak terhadap potensi karhutla, kondisi kekeringan juga mulai memengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Sejumlah desa di wilayah selatan Kotim dilaporkan mulai mengalami kekurangan air.
Dalam memperkuat penanganan, BPBD Kotim juga mendapat dukungan personel dan peralatan dari unsur TNI. Multazam menyebut sejumlah unit milik Kodim dan Yonif TP dapat digunakan bersama untuk mendukung penanganan di lapangan.
Dengan adanya dukungan pendanaan melalui status Tanggap Darurat, peralatan tersebut diharapkan dapat dioptimalkan tidak hanya untuk pemadaman karhutla, tetapi juga membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. (nardi)
