PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang, turut menyoroti insiden berdarah yang terjadi saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada Kamis, 2 Juli 2026.
​Bentrokan antara aparat dan pihak keluarga terduga bandar narkoba tersebut mengakibatkan seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Aipda Yudhie Perdana Putra, gugur dalam tugas.
Selain itu, dua personel lainnya, yakni Aiptu Sumariyanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, dilaporkan hilang. Di sisi lain, seorang anggota keluarga dari terduga bandar juga meninggal dunia setelah menerima tindakan tegas terukur dari kepolisian karena melakukan perlawanan.
Merespons tragedi tersebut, Teras Narang menegaskan bahwa meskipun insiden ini sangat memprihatinkan, upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Bumi Tambun Bungai tidak boleh kendor.
“Terkait dengan kejadian di Katingan, saya berharap bahwa upaya pemberantasan penggunaan narkoba tidak akan surut,” tulis Teras di akun Facebook pribadinya dikutip Jumat, 3 Juli 2026.
‎Kendati mendukung penuh langkah pemberantasan barang haram tersebut, mantan Gubernur Kalteng dua periode ini meminta Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng untuk segera melakukan evaluasi penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di tengah masyarakat saat ini.
“Peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Katingan dan menyebabkan gugurnya seorang prajurit Bhayangkara Polri dan warga sangat kita sesalkan, dan semoga menjadi peristiwa yang terakhir kalinya terjadi di wilayah hukum Kalteng,” ungkapnya.
‎Secara pribadi, ia mengapresiasi kebijakan Kapolda Kalteng dan jajaran yang serius memicu perang terhadap narkoba, sebuah kondisi yang telah lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.
Teras Narang mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir banyak aparat desa yang menyampaikan kegelisahan atas maraknya peredaran narkoba yang sudah merambah hingga ke areal perkebunan dan pertambangan. Selain mengancam generasi muda, kondisi ini dinilai merusak tatanan sosial masyarakat Kalteng.
‎Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) tahun 2024 saja, prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kalteng sudah mencapai 0,70 persen. Artinya, terdapat 7 orang dari 1.000 warga produktif Kalteng yang terpapar narkoba. Dengan data ini, diperkirakan sekitar 10.108 orang telah terpapar, dengan 25 persen di antaranya adalah generasi muda.
‎”Ini membuat kita risau. Bahkan dalam kunjungan ke berbagai lembaga pembinaan, selama ini saya menemukan warga binaan yang terjerat kasus narkoba sangat tinggi. Kondisi yang sudah sangat serius dan memprihatinkan, menurut saya patut menjadi atensi khusus dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalteng,” tuturnya.
‎
‎Untuk meminimalisir risiko benturan di lapangan, Teras Narang mendorong agar penegakan hukum ke depan diintegrasikan dengan pembentukan kesadaran hukum komunal yang selama ini dinilainya kurang bergerak secara aktif dan konsisten.
“Komunikasi-komunikasi sosial kebudayaan perlu diperkuat oleh kepolisian sebagai bagian dari penguatan kesadaran hukum komunal, termasuk sebagai penyadartahuan pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh adat untuk menjadi figur terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba,” tambahnya.
Sebaliknya, pihak perangkat kecamatan, desa, beserta seluruh elemen tokoh masyarakat juga harus aktif membangun benteng ketahanan sosial bersama.Menurutnya, kinerja kepolisian juga mesti diukur dari sejauh mana pendekatan holistik ini dibangun secara berkesinambungan.
‎”Pendekatan holistik untuk pemberantasan dan penegakan hukum mesti dibangun dengan lebih baik lagi dan berkesinambungan, serta melibatkan elemen terdekat dan terhormat di antara masyarakat itu sendiri. Kinerja kepolisian mesti diukur pula dari upaya ini, sebab ini merupakan benteng pertahanan sosial terbaik dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum,” pungkas Teras.
‎
‎(Syauqi)
