PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau 2026.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengatakan pengendalian Karhutla menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat potensi kebakaran mulai meningkat di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 30 Juli 2026.
“Kita perkuat strategi penanggulangan Karhutla melalui sinergi dan kolaborasi bersama, dengan dukungan TNI dan Polri,” ujarnya.
Agustiar mengatakan, Pemprov Kalteng telah mengambil langkah cepat dengan memperkuat kesiapsiagaan melalui diseminasi informasi dan supervisi ke sejumlah kabupaten/kota rawan Karhutla.
Selain itu, Pemprov Kalteng meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan mitigasi, menetapkan status keadaan darurat sesuai kebutuhan, serta memperkuat pengendalian Karhutla melalui surat edaran.
“Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026,” katanya.
Menurut Agustiar, penetapan status siaga darurat tersebut membuat Pemprov Kalteng mendapat dukungan BNPB berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan water bombing untuk pengendalian Karhutla.
“Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPB atas dukungan bantuan dalam upaya pengendalian Karhutla di Kalteng,” ucapnya.
Ia mengatakan, kondisi Karhutla di Kalteng masih memerlukan perhatian serius. Sepanjang Juli 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 3.096,52 hektare, terdiri atas 673,92 hektare di areal penggunaan lain (APL) dan 2.395,6 hektare di kawasan hutan.
Untuk menekan potensi meluasnya kebakaran, operasi gabungan terus digencarkan melalui jalur darat, sungai, dan udara dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Operasi gabungan penanganan Karhutla terus dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara dengan fokus di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, serta Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
