SAMPIT – Peternak ayam petelur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengaku tengah menghadapi kondisi usaha yang semakin berat. Harga telur di tingkat peternak terus merosot, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan berulang kali sehingga mereka terpaksa menjual telur di bawah biaya produksi.
Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim, Arif Rahman Hakim, mengatakan kondisi tersebut membuat para peternak tidak lagi memikirkan keuntungan. Penjualan tetap dilakukan agar stok telur tidak menumpuk dan mengalami kerusakan.
“Harga jual sekarang sudah berada di bawah modal. Kami menjual bukan untuk memperoleh untung, tetapi agar telur tidak menumpuk dan busuk. Kalau terlalu lama disimpan, kerugiannya akan lebih besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kotim, Senin 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, harga pakan ayam terus mengalami kenaikan sejak awal tahun. Jika sebelumnya satu karung pakan berbobot 50 kilogram dijual sekitar Rp375 ribu hingga Rp385 ribu, kini harganya telah mencapai kurang lebih Rp440 ribu. Menurutnya, sepanjang tahun 2026 harga pakan sudah naik sekitar sembilan hingga sepuluh kali.
Di sisi lain, harga telur yang diterima peternak hanya berkisar Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram. Nilai tersebut masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram, belum termasuk tambahan ongkos distribusi ke Kalimantan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3 ribu per kilogram.
Arif menegaskan, para peternak tidak menuntut harga yang tinggi. Mereka hanya berharap harga jual telur dapat mengikuti acuan pemerintah dan diimbangi dengan harga pakan yang lebih stabil agar usaha peternakan tetap bisa bertahan.
“Kami hanya ingin harga tetap stabil. Kalau harga telur sesuai acuan pemerintah dan harga pakan tidak terus naik, peternak masih bisa menjalankan usaha,” katanya.
Menurutnya, sekitar 70 persen biaya operasional peternakan berasal dari kebutuhan pakan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, membuat peternak sangat rentan terhadap kenaikan harga.
Sebelum menyampaikan keluhan kepada DPRD, asosiasi telah berupaya mencari solusi melalui Pemerintah Kabupaten Kotim dengan bertemu Wakil Bupati serta berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Kotim.
Bahkan, pengecekan langsung ke lapangan juga telah dilakukan, namun hingga kini belum ada kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi harga di tingkat peternak.
Selain meminta pemerintah menjaga keseimbangan harga telur dan pakan, para peternak juga berharap pabrik pakan yang telah dibangun di Kotim segera dioperasikan.
Keberadaan fasilitas tersebut diyakini dapat membantu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menekan biaya produksi.
Arif mengingatkan, apabila situasi ini terus berlarut tanpa langkah nyata dari pemerintah, keberlangsungan usaha peternak akan semakin terancam.
“Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, kami tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Ancaman terburuknya tentu banyak peternak yang akhirnya gulung tikar,” pungkasnya.
Meski berbagai persoalan telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kotim, pembahasan belum menghasilkan keputusan.
RDP terpaksa ditunda karena pejabat yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan tidak menghadiri rapat tersebut. (nardi)
