SAMPIT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan Asosiasi Peternak Ayam Petelur belum membuahkan keputusan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya, pejabat yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan tidak menghadiri rapat tersebut, Senin 3 Agustus 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, menilai absennya pimpinan instansi terkait membuat berbagai persoalan yang disampaikan peternak belum dapat diputuskan secara langsung.
“Tujuan RDP ini untuk mempertemukan peternak, distributor, dan pemerintah agar ada jalan keluar terhadap persoalan harga telur yang rendah serta tingginya harga pakan. Tetapi yang hadir hanya kepala bidang, sementara pengambil kebijakan tidak ada. Ini tentu sangat kami sesalkan,” kata Akhyannoor.
Menurutnya, ketidakhadiran Plt Kepala Dinas maupun pejabat yang berwenang menjadi perhatian serius Komisi II DPRD. Bahkan, kekecewaan tersebut juga dirasakan Sekretaris Komisi II M Kurniawan Anwar serta anggota dewan lainnya yang mengikuti jalannya rapat.
Akhyannoor berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih menghargai undangan resmi DPRD dengan menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Dengan demikian, hasil pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu persetujuan dari pimpinan instansi.
“Kalau yang hadir bukan pengambil keputusan, hasil rapat akhirnya tetap harus dibawa lagi ke kepala dinas. Akibatnya penyelesaian persoalan menjadi lebih lama,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kotim akan terus mengawal aspirasi para peternak agar memperoleh perhatian pemerintah. Ia berharap koordinasi antarinstansi dapat diperkuat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi peternak di Kotim dapat segera mendapatkan solusi.
Akhyannoor menilai perlu adanya terobosan untuk membantu peternak menekan biaya produksi, terutama akibat mahalnya harga pakan. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan ialah penggunaan pakan fermentasi sebagai pakan tambahan sehingga biaya pemeliharaan ayam bisa lebih efisien.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera mengoperasikan pabrik pakan yang hingga kini belum dimanfaatkan, meski bangunan dan peralatannya telah tersedia.
“Kalau pabrik pakan itu bisa difungsikan, tentu manfaatnya tidak hanya dirasakan peternak ayam, tetapi juga peternak ikan karena biaya pakan bisa lebih terkendali,” kata politisi Gerindra ini. (nardi)
