PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan GPM akan terus dimasifkan, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga komoditas strategis.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 4 Agustus 2026.
“Gerakan Pasar Murah akan terus dimasifkan di seluruh kabupaten/kota, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga komoditas strategis sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yuas, langkah tersebut ditempuh karena Kalteng menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di regional Kalimantan dan menempati peringkat keempat secara nasional pada Juli 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year (y-on-y) Kalteng mencapai 4,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87.
Selain itu, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) tercatat sebesar 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) mencapai 2,63 persen.
“Kalimantan Tengah mencatat inflasi year-on-year sebesar 4,32 persen. Sementara inflasi bulanan sebesar 0,23 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 2,63 persen,” katanya.
Yuas menegaskan, tingginya inflasi menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng. Karena itu, TPID akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk memetakan komoditas penyumbang inflasi dan memastikan intervensi pasar berjalan lebih efektif.
“Pemerintah Provinsi melalui TPID akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk memetakan komoditas penyumbang inflasi utama serta memastikan intervensi pasar berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
(Sya'ban)
