PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih rendah. Hingga akhir Juli, capaian keuangan baru menyentuh angka 30,61 persen dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen, sehingga mengalami deviasi minus sebesar 29,39 persen.
Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalteng per 31 Juli 2026. Pertemuan ini digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 4 Agustus 2026
Dalam paparannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan data rincian realisasi APBD Pemprov Kalteng per 31 Juli 2026.
“Realisasi APBD per 31 Juli tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan APBD sebesar Rp1,66 triliun lebih,” ujar Linae.
Angka tersebut setara dengan 30,61 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,45 triliun lebih.
Sementara itu, untuk realisasi fisik saat ini baru mencapai 32,51 persen.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 60 persen per 31 Juli 2026, terjadi deviasi minus sebesar 29,39 persen atau realisasi keuangan saat ini masih rendah,” ungkapnya.
Rakor tersebut juga mengungkap daftar Perangkat Daerah dengan serapan belanja APBD tertinggi sekaligus instansi yang mencatatkan realisasi terendah.
Tiga Perangkat Daerah dengan serapan tertinggi adalah: Pertama, Biro Organisasi Provinsi Kalteng, realisasi keuangan sebesar Rp410,48 miliar lebih atau 57,31 persen dari total pagu sebesar Rp716,30 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik 60 persen.
Kedua, Badan Penghubung Provinsi Kalteng, realisasi keuangan Rp5,82 miliar lebih atau 55,36 persen dari total pagu sebesar Rp10,53 miliar lebih.
“Sedangkan untuk realisasi fisik Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,94 persen tertinggi,” ujar Linae.
Di peringkat ketiga, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan sebesar Rp427,12 miliar lebih atau 53,35 persen dari total pagu anggaran sebesar 800,65 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 53,35 persen.
Sementara itu, tiga instansi dengan serapan belanja APBD terendah meliputi: pertama Dinas PUPR Kalteng dengan realisasi keuangan Rp68,42 miliar lebih atau 8,41 persen dari total pagu Rp813,27 miliar lebih. Sedangkan realisasi fisik mencapai 4,69 persen.
Kedua Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng, realisasi keuangan sebesar Rp6,55 miliar lebih atau 8,79 persen dari total pagu Rp74,56 miliar lebih. Sedangkan untuk realisasi fisik,
mencapai 8,68 persen.
Ketiga, Dinas ESDM Kalteng dengan realisasi keuangan Rp9,69 miliar lebih atau 10,26 persen dari total pagu sebesar Rp94,51 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 10,26 persen.
Merespons capaian tersebut, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa hingga akhir Juli atau penutupan semester I, realisasi APBD tingkat provinsi secara akumulatif masih berada di bawah angka 50 persen.
“Bahwa sampai dengan per 31 Juli atau semester I ini realisasi kita kan masih dibawah angka 50 persen ya. Artinya provinsi pun baru mencapai 30 persen lebih lah,” kata Edy.
Di sisi lain, Edy menambahkan bahwa realisasi APBD untuk tingkat kabupaten/kota se-Kalteng rata-rata berada di angka 40 hingga 50 persen dari target. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh kepala daerah dan kepala instansi agar segera mengoptimalkan penyerapan anggaran secepatnya.
“Kabupaten/kota ada yang 50 ada yang 40 persen. Nah memang kita harapkan anggaran ini segera aja direalisasikan secepatnya,” tandasnya.
(Syauqi)
