PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan, lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian pusat. Langkah ini dinilai penting untuk mengejar kuota bantuan anggaran revitalisasi sekolah.
“Karena saat ini kaitan dengan revitalisasi infrastruktur sekolah, kita menyarakn supaya OPD terkait lebih banyak berkomunikasi dengan Kementrian,” kata Sugiyarto, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Sugiyarto, program revitalisasi sekolah saat ini banyak yang didanai langsung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bantuan tersebut biasanya dikucurkan berdasarkan pembaruan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah.
“Karena revitalisasi pendidikan ini banyak yang langsung dana dari pusat. Artinya sesuai dengan Dapodik dan sebagainya itu. Sepanjang Dapodiknya masuk, itu akan masuk di data mereka (kementrian). Nah itu yang harus kita kejar,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota membuat pemerintah daerah harus cerdas memilah prioritas program.
Proyek pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah baru sebaiknya segera diusulkan ke tingkat pusat agar tidak membebani anggaran daerah.
“Tapi segera diusulkan ke pusat melalui dana revitalisasi infrastrukur. Sehingga itu mengurangi beban APBD Provinsi karena dana kita (terbatas),” tambahnya.
Lebih lanjut, Sugiyarto menekankan pentingnya mencermati setiap usulan pembangunan fasilitas baru agar pemanfaatannya bisa dialihkan ke program bantuan pusat yang porsinya melimpah.
“Untuk rehab-rehab gedung baru itu bisa melalui revitalisasi. Nah itu yang perlu kita kritisi dan cermati kalau memang ada usulan baru rehab sekolah, gedung baru dan lainnya kita arahkan untuk bisa diusulkan melalui dana revitalilsasi Kementrian. Karena ditawarkan oleh pusat sepanjang dananya ada mereka akan membantu,” pungkasnya.
(Syauqi)
20 Juli 2026
19:15
