PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif menyikapi kembali panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Palangka Raya. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak memicu penumpukan kendaraan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Siti Nafsiah mengatakan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai kendala distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang hingga memakan badan jalan. Terlebih lagi, situasi ini terjadi di tengah kabut asap yang saat ini sedang menyelimuti Kota Palangka Raya.
“Kalau supaya tidak semakin lama semakin antre atau mengantisipasi berbagai ini, kita imbau kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah secepatnyalah supaya tidak terjadi seperti yang kemarin,” kata Nafsiah, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Legislator Golkar itu, persoalan distribusi BBM harus diatur sedemikian rupa agar penyalurannya berlangsung secara adil dan tidak terjadi ketimpangan stok antarlokasi. Ia menilai distribusi yang tidak merata berpotensi menyebabkan antrean dan penumpukan di SPBU tertentu.
“Distribusinya itu secara berkeadilan. Nah, itu bisa kita menghindarinya jangan di sini ada, di sana enggak ada. Itu bisa terjadi penumpukan,” ujarnya.
Siti Nafsiah juga meminta pemerintah tidak menunggu hingga persoalan antrean semakin meluas. Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan sejak awal, termasuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar ke seluruh wilayah yang membutuhkan.
“Kita berharap langkah-langkah antisipatiflah dari pemerintah, supaya segera. Jangan sampai terlanjur di mana-mana,” tegasnya.
Terkait rencana Pemerintah Kota Palangka Raya menerapkan jalur khusus bagi kelompok tertentu, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengemudi ojek online, Siti Nafsiah memberikan apresiasi. “Nah, bagus. Itu kita apresiasi. Kalau itu kita rasa efektif, ya baguslah diterapkan,” pungkasnya.
(Syauqi)
6 Oktober 2026
20:28
