SAMPIT – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur resmi memiliki nakhoda baru. Upacara serah terima jabatan Kapolres Kotim digelar di Mapolda Kalteng pada Rabu 9 September 2026.
Tongkat komando Polres Kotim diserahkan AKBP Resky Maulana Zulkarnain kepada AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra AKBP I Kadek Dwi Yoga Resmi Jabat Kapolres Kotim.
Pergantian ini bagian dari mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri untuk penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel.
Sebelum menjabat Kapolres Kotim, AKBP I Kadek Dwi Yoga bertugas sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Banten. Pengalaman di bidang reserse khusus itu yang membuat publik Kotim menaruh harapan besar pada kepemimpinan barunya.
LBH MNK: Momentum Semangat Baru Penegakan Hukum
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Mata Nusantara Kalimantan, Anekaria Safari, mengucapkan selamat datang kepada Kapolres baru.
“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra sebagai Kapolres Kotawaringin Timur. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum menghadirkan semangat baru dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Anekaria.
Menurutnya, tantangan di Kotim tidak ringan. Masyarakat butuh aparat yang objektif, profesional, dan tidak membeda-bedakan pencari keadilan.
“Masyarakat tidak hanya butuh polisi saat ada gangguan keamanan. Masyarakat juga butuh kepastian bahwa setiap laporan ditangani serius, transparan, dan berdasarkan hukum,” tegasnya.
LBH MNK Soroti: Keadilan Jangan Tebang Pilih
Anekaria menilai kepercayaan publik sangat ditentukan dari cara polisi menangani perkara dan merespons laporan warga.
Ia berharap Kapolres baru memperkuat pengawasan internal dan membuka ruang komunikasi yang sehat dengan LBH, Ormas, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya.
“Yang paling penting jangan sampai ada laporan yang cepat ditangani dan ada pula yang berjalan lambat tanpa kejelasan. Semua warga punya hak sama untuk dapat perlindungan hukum,” katanya.
LBH MNK juga menyatakan siap bersinergi dengan Polres Kotim, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami siap bersinergi, tetapi kami juga akan tetap kritik jika ada persoalan dalam pelayanan. Kritik konstruktif diperlukan agar institusi semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.
PR Besar: Sengketa Tanah Hingga Konflik dengan Perusahaan
Anekaria berharap Kapolres baru berani mengevaluasi persoalan yang selama ini jadi sorotan masyarakat Kotim.
Beberapa di antaranya Sengketa tanah, Aktivitas usaha yang diduga melanggar hukum, Konflik masyarakat dengan badan usaha, Dugaan tindak pidana, Persoalan yang menyangkut masyarakat kecil.
“Kami berharap hukum benar-benar menjadi panglima. Siapa pun yang benar harus dilindungi dan siapa pun yang terbukti melanggar harus diproses. Jangan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” kata Anekaria.
Membangun Kepercayaan Publik Lewat Pelayanan Humanis
Di akhir pernyataannya, Anekaria berharap kepemimpinan AKBP I Kadek bisa jadi babak baru bagi Polres Kotim.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan Pemda, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, akademisi, dan lembaga bantuan hukum.
“Kami berharap Kapolres baru bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam penegakan hukum, tetapi tetap humanis dalam memberikan pelayanan. Ketegasan dan humanisme harus berjalan bersama,” pungkas Ketua LBH MNK. (BS-1)
6 Oktober 2026
20:28
