PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan perhatian serius terhadap struktur kemampuan fiskal daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PAN DPRD Kalteng, Agie, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng harus mulai melakukan langkah konkret untuk mandiri secara finansial. Salah satu strategi utamanya adalah dengan mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat harus bertahap di kurangi melalui kebijakan peningkatan PAD yang realistis dan terukur dan tidak membebani masyarakat,” ujar Agie saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 saat rapat paripurna di DPRD Kalteng belum lama ini.
Dalam nota keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah sebesar Rp5,315 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp5,541 triliun lebih, Defisit sebesar Rp255 miliar lebih, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp226 milyar lebih, Silpa sebesar Rp216 miliar lebih.
Sementara Penerimaan Pembiayaan Utang sebesar Rp10 miliar lebih, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 833 Juta, Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp833 miliar, Pembiayaan Neto sebesar Rp225 miliar.
Fraksi PAN juga memberikan 4 catatan penting: pertaman, Fraksi PAN Menegaskan Perubahan APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap penambahan dan pengurangan Anggaran harus dengan alasan yang jelas, terukur dan dapat di pertanggungjawabkan. sesuai ketentuan dan telah diselaraskan dengan priroritas pembangunan daerah,” kata Agie.
Kedua Fraksi PAN menekankan pentingnya Transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan APBD, dan setiap program yang mengalami perubahan anggaran harus dapat di jelaskan dasar perubahan, target output, serta manfaatnya. Ketiga, Fraksi PAN kembali menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari proses ppenyerapan aspirasi masyarakat.
“Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Provinsi memberikan perhatian serius Terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui proses,” tambahnya.
Keempat, Fraksi PAN memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan seperti karhutla. Anggaran pencegahan karhutla harus disusun secara memadai dan berbasis pada strategi pencegahan, bukan hanya penanganan ketika bencana telah terjadi.
(Syauqi)
6 Oktober 2026
20:28
