SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 September 2026. Keputusan tersebut diambil karena hingga kini titik api masih bermunculan, sementara luas wilayah yang harus ditangani cukup besar dan kebutuhan sarana prasarana masih terbatas.
Hal itu disampaikan Bupati Kotim Halikinnor usai rapat koordinasi penerapan status tanggap darurat karhutla, Senin 14 September 2026. Rapat tersebut melibatkan TNI, Polri, OPD dan seluruh instansi terkait.
Halikinnor mengatakan, perpanjangan dilakukan selama 15 hari untuk melihat perkembangan kondisi karhutla sekaligus mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan sejak tanggap darurat dilakukan.
“Ini kita perpanjang lagi sampai 30 September selama 15 hari. Nah, kita sambil melihat perkembangan,” kata Halikinnor.
Menurutnya, hingga saat ini masih muncul titik-titik api baru. Selain pemadaman, petugas juga harus melakukan pendinginan terhadap bekas titik api yang masih mengeluarkan asap.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah titik api pada hari itu sempat tercatat 21 titik, kemudian kembali bertambah menjadi 33 titik. Dari jumlah tersebut, masih ada sembilan titik yang belum tertangani.
“Kita mungkin coba apakah kita menambah regu. Kita bersyukur sekali karena kita ada Batalyon,” ujarnya.
Halikinnor menilai personel Batalyon yang masih muda dan memiliki fisik yang kuat dapat membantu memperkuat penanganan karhutla. Namun, penambahan personel harus diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana, terutama kendaraan tangki untuk menyuplai air.
Sebab, kendala utama saat ini adalah ketersediaan air. Kondisi kemarau membuat sejumlah parit dan embung mengering.
“Karena kendala kita utama adalah air. Karena ini semua kering, semua parit-parit, embung-embung itu kering,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kodim telah membuat sejumlah sumur bor yang dapat difungsikan sebagai sumber air. Namun, pemerintah masih membutuhkan peralatan seperti alkon untuk mendukung proses penyedotan dan penyaluran air. Namun alkon yang tersedia di pasaran juga dikabarkan habis. Halikinnor menginstruksikan agar pengadaan Alkon dilakukan dari luar daerah apabila stok di Kotim habis.
“Kalau habis di sini, pesan ke Banjarmasin. Tidak ada di Banjar, cari di Surabaya. Tidak ada Surabaya, cari daerah yang tidak kena karhutla, karena karhutla hanya di Kalimantan,” tegasnya.
Selain menambah sarana, pemerintah juga mengevaluasi teknik pemadaman. Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah menggunakan sistem estafet dengan embung portabel untuk menjangkau titik api yang berada jauh dari sumber air.
“Yang jarak jauh dari titik api mungkin ada sistem estafet dengan embung portabel,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kotim juga masih menunggu dukungan helikopter water bombing. Halikinnor menyebut sebelumnya telah ada pemberitahuan bahwa satu unit helikopter akan didatangkan, namun hingga Senin belum terealisasi.
“Kita sudah menyampaikan. Bahkan ada pemberitahuan bahwa akan didroping satu helikopter, tapi ternyata sampai hari ini belum,” ungkapnya.
Menurutnya, water bombing sangat dibutuhkan untuk menjangkau lokasi karhutla yang berada puluhan kilometer dan sulit dijangkau personel serta armada darat.
“Tidak mungkin kita ke sana. Tidak mungkin di jangkauan kemampuan manusia, kan ada batasnya. Itu harapan kita diprioritaskan helikopter water bombing,” tegasnya.
Dalam penanganan karhutla, Kotim juga mendapat bantuan dana sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Halikinnor memastikan anggaran tersebut akan digunakan bersama dana BTT untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla.
“Bantuan dari pusat langsung untuk karhutla. Kita akan gunakan itu di samping dana BTT kita,” katanya.
Ia menegaskan, berbagai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla dapat segera disiapkan dan diadakan pemerintah.
“Kalau memang berkaitan dengan karhutla, kita akan beli, kita akan siapkan, kita akan sediakan. Khusus untuk karhutla,” pungkasnya. (nardi)
