PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pengendalian karhutla harus mendapat dukungan anggaran yang memadai dalam Perubahan APBD 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Kalteng, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Bryan mengatakan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kalteng yang gambut membuat daerah ini rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, menurutnya, upaya pengendalian karhutla perlu didukung dengan perencanaan dan anggaran yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.
“Fraksi Nasdem meminta agar program pengendalian karhutla mendapat dukungan anggaran yang memadai,” kata Bryan.
Menurutnya, upaya menjaga lingkungan harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPBD Kalteng, tercatat 102.413 titik hotspot sepanjang 1 Januari hingga 6 September 2026, menunjukkan tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalteng.
Selain itu, BPBD Kalteng mencatat 2.651 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 8.038,68 hektare berdasarkan laporan lapangan dari kabupaten/kota.
(Sya’ban)











