PALANGKA RAYA – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat layanan kesehatan dalam Perubahan APBD 2026, terutama di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Pipit Setyorini, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Pipit menilai pemerataan layanan kesehatan perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil tetap terpenuhi.
“Fraksi PKB meminta Pemerintah Provinsi terus memperkuat pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau,” kata Pipit.
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan perlu didukung ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan yang memadai.
“Ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas kesehatan serta sistem rujukan harus menjadi perhatian dalam perubahan APBD 2026,” jelasnya.
PKB juga mendorong penguatan program pencegahan, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi masyarakat.
“Kami juga mendorong penguatan program promotif dan preventif, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat,” pungkas Pipit.
Untuk diketahui, berdasarkan rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp5,316 triliun, naik Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dari APBD murni Rp5,118 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah naik dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah Rp89,036 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp225,239 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dengan penerimaan sekitar Rp226,073 miliar, terdiri atas SiLPA Rp216,073 miliar dan utang daerah Rp10 miliar.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat pembayaran utang daerah sekitar Rp833,333 juta. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp225,239 miliar.
(Sya’ban)
6 Oktober 2026
20:28
