SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati mengapresiasi kinerja jajaran Bea Cukai Sampit dalam melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman mengandung alkohol ilegal di wilayah Kotim.
Apresiasi tersebut disampaikan Irawati saat menghadiri kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Bea Cukai Sampit, Selasa 15 September 2026.
Menurut Irawati, pemusnahan barang ilegal tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan aturan sekaligus melindungi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kinerja Bea Cukai beserta jajaran dalam melakukan penindakan terhadap rokok ilegal dan alkohol. Pemusnahan ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bukti nyata penegakan aturan di wilayah,” kata Irawati.
Ia menegaskan, peredaran barang ilegal tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kotim berkomitmen terus memperkuat sinergi bersama Bea Cukai, Kejaksaan, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran barang ilegal.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Kami mengajak seluruh jajaran dan instansi untuk meningkatkan pengawasan, baik di jalur laut maupun darat,” ujarnya.
Irawati menilai posisi Kotim yang memiliki akses terbuka terhadap lalu lintas barang menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan. Kondisi tersebut membuat koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal.
Menurutnya, upaya pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan negara hadir di tengah masyarakat.
“Ini menjadi pengingat bahwa negara hadir di tengah masyarakat, menjaga penerimaan negara dan demi keberlanjutan,” katanya.
Irawati juga menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai dan seluruh instansi terkait yang telah bekerja sama menyukseskan kegiatan pemusnahan tersebut.
Pemkab Kotim, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang ilegal demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak buruk peredarannya. (Nardi)
6 Oktober 2026
20:28
