SAMPIT – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan keterlibatan lebih luas. Pasalnya, kebakaran kini mulai mendekati permukiman warga di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kotim Rimbun menegaskan agar penanganan karhutla tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan perkebunan dan pertambangan, pengembang perumahan, koperasi, kelompok tani hingga masyarakat diminta mengambil bagian ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah mereka.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan pihak perusahaan di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu 16 September 2026.
Rimbun mengatakan, koordinasi sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan untuk memperkuat penanganan kebakaran di berbagai kecamatan. Namun, keterlibatan seluruh pihak dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kita minta untuk lebih maksimal lagi dalam rangka keikutsertaan penanganan karhutla,” ujar politisi PDIP ini.
Menurutnya, perusahaan jangan hanya berfokus mengamankan areal operasional atau wilayah yang berada dalam izin usaha mereka. Ketika terdapat titik api di sekitar wilayah tersebut, perusahaan diharapkan turut mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu pemadaman.
Sorotan khusus disampaikannya terhadap perusahaan pertambangan. Rimbun menyebut kontribusi sektor tersebut dalam penanganan karhutla di sekitar wilayah operasionalnya belum terlihat signifikan.
“Kita dorong juga sektor usaha tambang untuk berperan aktif, tidak hanya menjaga wilayah IUP mereka saja, tetapi bagaimana berkontribusi untuk memadamkan di wilayah sekitarnya,” tegasnya.
Ia menyebut Kotim memiliki sejumlah kegiatan pertambangan dengan komoditas seperti batu bara, bauksit, bijih besi dan pasir silika. Potensi sumber daya dan sarana yang dimiliki perusahaan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla.
Rimbun juga mengingatkan karakter lahan gambut yang membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Api yang sudah tidak terlihat di permukaan belum tentu sepenuhnya padam karena bara masih dapat bertahan dan merambat di bawah tanah.
Karena itu, ia meminta penanganan dilakukan secara menyeluruh dan tidak menunggu api membesar.
Tidak hanya perusahaan, koperasi dan kelompok tani yang mengelola lahan juga diminta ikut bertanggung jawab. Apabila ditemukan titik api di lahan yang mereka kelola, pengelola diharapkan segera turun melakukan pemadaman.
“Koperasi dan anggota koperasi kalau ada titik api, itu juga perlu ikut serta memadamkan api,” katanya.
Rimbun meminta pengurus koperasi mempersiapkan peralatan dasar pemadaman, seperti pompa air, selang dan nozzle. Kelompok tani juga diharapkan melakukan kesiapsiagaan serupa dengan berkoordinasi bersama Dinas Pertanian.
Pengembang perumahan turut menjadi perhatian. Menurut Rimbun, kawasan permukiman yang dibangun di sekitar lahan rawan terbakar perlu memiliki sarana pendukung apabila sewaktu-waktu terjadi karhutla.
Ia mendorong pengembang menyediakan sumur bor beserta perlengkapan pendukung seperti mesin, genset, selang dan nozzle. Fasilitas tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh warga perumahan.
“Sarana ini, sumur bornya wajib pengembang menyiapkan. Dan juga sarana alatnya, mesin genset atau nozzle atau selang, kewajiban pengembang atau gotong royong semua yang ada warga di perumahan itu,” jelasnya.
Keterlibatan pemerintah, perusahaan, pengelola lahan dan masyarakat diperlukan agar api tidak terus meluas serta dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
Ia menegaskan, semakin dekatnya titik kebakaran dengan permukiman membuat upaya pencegahan dan pemadaman harus dilakukan lebih cepat. (Nardi)
6 Oktober 2026
20:28
