SAMPIT – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengupayakan penyelesaian persoalan kebun milik masyarakat dan koperasi yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan beberapa waktu lalu guna mencari jalan keluar yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengatakan keberadaan kebun masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan telah lama menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor perkebunan.
“Kami berharap ada solusi terbaik sehingga persoalan yang selama ini menjadi polemik dapat diselesaikan dengan baik dan masyarakat memperoleh kepastian,” ujarnya, Senin 28 September 2026.
Dalam konsultasi tersebut, Akhyannoor didampingi anggota Komisi II DPRD Kotim Andi Lala, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim Muhammad Abadi, serta perwakilan dari 11 koperasi yang terdampak persoalan kawasan hutan.
Ia menjelaskan, koperasi-koperasi tersebut selama ini telah menjalankan aktivitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bahkan, hasil usaha koperasi disebut turut membantu kebutuhan pendidikan warga, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi.
Menurut Akhyannoor, keberadaan koperasi yang telah beroperasi secara tertib perlu menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian. Ia menyebut koperasi tersebut juga tetap menjalankan kewajibannya kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap ada keberpihakan kepada masyarakat. Selama ini manfaat koperasi dirasakan langsung oleh warga dan mereka juga tetap memenuhi kewajibannya kepada negara,” katanya.
Selain melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, rombongan juga mendatangi PT Agrinas Palma Nusantara untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan lahan yang sedang dihadapi.
Dalam pertemuan itu, DPRD bersama perwakilan koperasi menyerahkan sejumlah dokumen yang dinilai memiliki dasar kuat terkait status lahan yang menjadi sengketa. Berkas tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melihat kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kami menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dan menyerahkan dokumen pendukung yang kami nilai valid. Harapannya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
DPRD Kotim berharap koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak-pihak terkait dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan kebun masyarakat dan koperasi yang selama ini berada dalam kawasan hutan dapat segera menemukan titik terang. (Nardi)
20 Oktober 2026
15:29
