SAMPIT – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah meninjau proyek peningkatan ruas jalan Sampit, Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis 1 Oktober 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan tahun anggaran 2026 sekaligus menginventarisasi kebutuhan mendesak di sepanjang koridor tersebut.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV HM Rusdi Gozali didampingi Sekretaris Komisi IV H Sirajul Rahman dan anggota Abdul Hafid. Turut hadir perwakilan Dinas PUPR Kalteng serta perangkat desa setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Bapeang Eko Hidayat menyampaikan apresiasi masyarakat atas perbaikan jalan yang telah rampung. Meski demikian, warga berharap pemerintah melengkapi kekurangan seperti marka jalan, zebra cross, rambu lalu lintas, dan penerangan di titik rawan.
Wakil Ketua Komisi IV HM Rusdi Gozali menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya fokus pada badan jalan. Aspek keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Usulan ini perlu segera dibahas dengan dinas terkait. Kita ingin pembangunan yang sudah dilaksanakan memberikan manfaat maksimal, termasuk kelengkapan pendukung dan keselamatan jalannya,” ujar Rusdi.
Anggota Komisi IV Abdul Hafid menekankan agar pembangunan tidak berhenti di ruas Sampit, Samuda. Ia mendorong pemerintah melakukan penanganan berkelanjutan hingga ruas Samuda, Ujung Pandaran, Kuala Pembuang, hingga Teluk Segintung.
“Penanganan tidak boleh berhenti di sini. Ruas berikutnya harus terus mendapat perhatian secara bertahap agar konektivitas wilayah selatan Kalimantan Tengah semakin mantap,” kata Hafid.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalteng, Chandra Puji Asmara, memastikan pihaknya terus melakukan penanganan bertahap pada ruas kewenangan provinsi. Pada tahun 2026, pekerjaan peningkatan ruas Sampit, Samuda mencakup 21 segmen sepanjang 4 kilometer dengan nilai kontrak Rp9,72 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyelesaikan paket peningkatan ruas Samuda, Ujung Pandaran di tiga segmen dengan nilai kontrak Rp6,78 miliar. Seluruh kegiatan fisik ini dijadwalkan selesai dengan Provisional Hand Over (PHO) pada 16 Desember 2026. (BS-1)











