PULANG PISAU – Kejelasan mengenai anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp20 miliar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih menunggu penjelasan BPBD setempat. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, BPBD Pulang Pisau belum memberikan jawaban atas surat konfirmasi yang disampaikan tim media pada 28 September 2026 terkait status, sumber, pencairan dan penggunaan dana tersebut.
Surat dengan perihal “Permohonan Konfirmasi dan Informasi Dana BTT Rp20 Miliar untuk Penanganan Karhutla” itu ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Pulang Pisau, Osa Maliki. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah benar terdapat anggaran BTT Rp20 miliar untuk penanganan karhutla 2026, sekaligus mengetahui apakah angka tersebut merupakan pagu, alokasi awal atau dana yang telah dicairkan.
Pertanyaan juga mencakup total BTT dalam APBD Pulang Pisau 2026 dan peruntukan Rp20 miliar tersebut. Media meminta penjelasan apakah dana itu secara khusus digunakan untuk karhutla atau dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanganan bencana lainnya, termasuk bagaimana dasar hukum serta dokumen yang digunakan dalam pencairan dan penggunaannya.
Aspek realisasi menjadi bagian penting yang turut dimintakan penjelasan. BPBD diminta menyampaikan berapa dana yang telah dicairkan, berapa yang diterima dan telah digunakan, serta berapa sisa anggarannya. Rincian belanja juga dipertanyakan, mulai dari operasional pemadaman, BBM, logistik, peralatan dan transportasi hingga kebutuhan personel di lapangan, termasuk kemungkinan penyaluran kepada instansi lain, relawan atau pihak ketiga.
Selain penggunaan, surat tersebut juga meminta informasi mengenai pertanggungjawaban dan pengawasan anggaran. Media mempertanyakan apakah penggunaan BTT telah atau sedang diperiksa Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau maupun aparat pengawasan lainnya, serta mekanisme evaluasi yang diterapkan agar dana penanganan karhutla dapat digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara administratif.
Kejelasan mengenai status darurat juga menjadi bagian dari konfirmasi. BPBD diminta menjelaskan apakah penggunaan anggaran tersebut berkaitan dengan penetapan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana, serta dokumen apa yang menjadi dasar penggunaan dana dalam kondisi tersebut. Hal ini penting karena status kebencanaan berkaitan dengan mekanisme penganggaran dan penggunaan BTT.
Hingga berita ini disusun pada Jumat 2 Oktober 2026, atau empat hari setelah surat diterima, belum ada jawaban tertulis maupun penjelasan resmi dari BPBD Pulang Pisau kepada tim media. Tidak adanya jawaban tersebut tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran, melainkan menunjukkan bahwa informasi mengenai status dan realisasi dana Rp20 miliar tersebut masih belum terkonfirmasi secara resmi.
Tim media masih membuka ruang bagi BPBD Pulang Pisau untuk memberikan klarifikasi, data realisasi maupun dokumen pendukung yang dapat dipublikasikan. Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai sumber, status, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran penanganan karhutla, terlebih kegiatan penanganan kebakaran masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Pulang Pisau. (denny)










