PALANGKA RAYA – Ketua MPI KNPI Kalimantan Tengah (Kalteng), Rahmat Handoko, mempertanyakan peralihan kepemimpinan KNPI Kalteng dari Ketua Umum Alfian Mawardi kepada Ariffudin R. Sehe sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Rahmat mengaku mengetahui peralihan tersebut melalui media sosial. Namun, hingga kini ia belum melihat surat resmi yang menjadi dasar penunjukan Plh Ketua KNPI Kalteng.
“Setahu saya di media sosial, sampai saat ini saya hanya melihat ada peralihan sementara, sebutannya Pelaksana Harian dari Alfian Mawardi ke Ariffudin,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 29 September 2026.
Ia mengaku belum mengetahui persoalan yang melatarbelakangi peralihan tersebut karena belum bertemu langsung dengan Alfian maupun Ariffudin.
Rahmat menyebut telah berupaya menghubungi Ariffudin melalui pesan WhatsApp dan telepon untuk meminta penjelasan. Namun, menurutnya, komunikasi tersebut belum mendapat respons.
“Saya berharap beberapa waktu ke depan ada komunikasi dengan Ariffudin beserta pengurus KNPI Provinsi Kalteng periode saat ini,” jelasnya.
Rahmat mengaku menerima informasi dari sejumlah OKP dan DPD KNPI kabupaten/kota terkait persoalan internal KNPI Kalteng yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pengurus.
Ia juga menyoroti aktivitas organisasi setelah kepengurusan KNPI Kalteng dilantik pada 2025. Rahmat mempertanyakan program prioritas maupun jangka panjang yang telah dijalankan kepengurusan tersebut.
“Saya beberapa kali melewati sekretariat KNPI Kalteng, tetapi selalu tertutup dan tidak terlihat aktivitas. Padahal, sekretariat merupakan salah satu pusat aktivitas organisasi,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, keberadaan Plh sah sepanjang sesuai mekanisme organisasi. Namun, ia meminta kejelasan terkait alasan, kewenangan, dan batas waktu kepemimpinan tersebut.
“Terkait Plh itu sah-sah saja, cuma sampai kapan dan sampai mana. Apa masalahnya? Ini yang sebenarnya perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Terkait munculnya dorongan untuk Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Rahmat menilai aspirasi tersebut juga harus mengikuti mekanisme dan persyaratan organisasi.
“Musdalub harus memenuhi syarat, termasuk mosi tidak percaya dari 50 persen plus satu OKP dan KNPI kabupaten/kota,” paparnya.
Rahmat mengatakan dorongan Musdalub tersebut masih perlu dipastikan. Ia akan berkomunikasi dengan Plh, pengurus KNPI Kalteng, dan sejumlah OKP untuk mengetahui persoalan yang terjadi.
“Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan saya bisa bertemu dan berkomunikasi, apa masalah yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.
(Sya’ban)










