PULANG PISAU – Status dan mekanisme penggunaan anggaran Rp20 miliar untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, hingga kini masih membutuhkan kejelasan. Dana yang disebut berasal dari dukungan pemerintah pusat tersebut diketahui telah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), namun belum jelas apakah merupakan bantuan pemerintah pusat yang penggunaannya melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) atau masuk sebagai tambahan BTT daerah.
Persoalan ini menjadi penting karena mekanisme penggunaan anggaran dalam kondisi tanggap darurat memiliki ketentuan tersendiri. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026 mengatur penggunaan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla, termasuk di Kalimantan Tengah.
Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat 2 Oktober 2026, menjelaskan bahwa ketika penanganan bencana telah berada pada status tanggap darurat, penganggarannya menggunakan BTT. “Untuk status tanggap darurat harus dianggarkan di BTT,” tulisnya.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme penganggaran, tetapi belum menjelaskan secara spesifik status Rp20 miliar yang disebut telah masuk ke BKAD.
Secara administratif, Banpres atau bantuan pemerintah pusat dan BTT merupakan hal yang perlu dibedakan dari sisi sumber serta mekanisme pengelolaannya. Karena itu, diperlukan dokumen resmi untuk memastikan apakah Rp20 miliar tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang kemudian digunakan melalui mekanisme BTT, atau justru merupakan penambahan anggaran BTT Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat.
Gambaran mekanisme serupa sebelumnya muncul di daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyebut menerima bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar yang masuk ke RKUD pada 9 September 2026 dan penggunaannya untuk kondisi tanggap darurat dianggarkan melalui BTT. Kondisi tersebut menjadi pembanding yang relevan, namun belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan mekanisme yang sama diterapkan di Pulang Pisau tanpa adanya dokumen pemerintah daerah setempat.
Kejelasan tersebut setidaknya mencakup dasar penerimaan dana, tanggal masuknya anggaran, dokumen penganggaran, perangkat daerah yang menjadi pengelola, serta mekanisme pencairan dan penggunaannya. Publik juga perlu mengetahui apakah dana tersebut sudah dapat direalisasikan untuk kegiatan penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Pulang Pisau.
Sebelumnya, media telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau pada 28 September 2026. Konfirmasi tersebut mempertanyakan sumber dan status Rp20 miliar, pencairan, penerimaan BPBD, realisasi, sisa anggaran, rincian penggunaan, serta dasar hukum pengelolaannya. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, BPBD Pulang Pisau belum memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai Rp20 miliar ini bukan untuk menyimpulkan adanya persoalan dalam penggunaan anggaran, melainkan untuk memperoleh kejelasan mengenai dari mana dana tersebut berasal, bagaimana status penganggarannya, siapa yang mengelola, kapan dapat digunakan, dan untuk kegiatan apa saja.
Penjelasan resmi BPBD, BKAD maupun Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diperlukan agar informasi mengenai dana penanganan karhutla tersebut dapat diketahui publik secara utuh dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. (denny)










