PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima audiensi 11 kepala desa (kades) dari Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng pada Senin, 5 Oktober 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendengarkan langsung sejumlah aspirasi dan persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh pemerintahan desa di dua kabupaten tersebut.
“Dari Pulang Pisau itu 6 desa yang hadir, kemudian dari Katingan itu 5 desa. Jadi totalnya 11 desa. Mereka menyampaikan aspirasi, pokok-pokok pikiran mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan di kecamatan dan desa masing-masing. Misalnya soal bantuan sarana dan prasarana pertanian, kemudian juga peternakan, kemudian infrastruktur antar desa. Nah, itu yang menjadi aspirasi dari mereka,” ujar Nafsiah.
Siti Nafsiah membeberkan bahwa faktor luasnya wilayah geografis dan keragaman tipologi daerah menjadi tantangan utama dalam pemerataan bantuan. Akibatnya, masih banyak wilayah pelosok maupun pesisir yang belum tersentuh program bantuan dari pemerintah provinsi.
“Nah, sehingga dari mereka ini menyampaikan bahwa belum mendapatkan bantuan berupa sarana pertanian, peternakan, perikanan juga bagi yang di wilayah pesisir. Diharapkan ke depannya ini menyisir kepada mereka,” tambahnya.
Selain masalah kebutuhan dasar, para kepala desa juga mengeluhkan ancaman musiman seperti kekeringan serta meminta dukungan sarana pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Lebih lanjut, Siti Nafsiah menyoroti keluhan kades mengenai dampak pemotongan Dana Desa yang dinilai sangat memukul operasional pemerintahan tingkat bawah. Penurunan alokasi anggaran ini membuat program-program yang telah dicanangkan di tingkat desa menjadi tersendat.
“Salah satunya itu. Jadi ada satu desa, misalnya bisa Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar, sekarang itu ada yang tersisa cuman Rp200-Rp300 juta. Nah, dalam rangka itu juga mereka ini kan kebingungan, ke mana lagi mereka untuk merealisasikan program dan kegiatannya dan untuk mengatasi persoalan-persoalan di desa mereka kalau anggarannya yang sangat-sangat minimalis gitu,” jelasnya.
Siti Nafsiah menambahkan bahwa kondisi penurunan anggaran ini bukan hanya merambah ke das malinkan terjadi secara menyeluruh, termasuk pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Jadi ini harus diupayakan ya kita menghimbau juga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah supaya dengan kondisi anggaran yang seperti ini kita masih tetap bisa mengupayakan kepada asas pemerataan dan cukup berkeadilan bagi masyarakat kita,” pungkasnya.
(Syauqi)










