LAMANDAU – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyoroti kewajiban PT Pancaran Wana Nusa (PWN) terhadap desa binaan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Sorotan itu muncul saat dia meninjau areal konsesi HTI perusahaan di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Rizky mendapati hamparan hutan terbakar dan kayu log yang disebut telah keluar dari kawasan konsesi hingga mencapai ribuan kubik.
Selain persoalan lingkungan, Rizky mengatakan laporan perangkat desa dan camat setempat menunjukkan kontribusi serta program pembinaan desa dari manajemen PT PWN belum terpenuhi dengan baik.
“Terlebih lagi, lokasi tersebut juga diketahui berbatasan langsung dengan wilayah ladang masyarakat,” demikian kondisi yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam peninjauan tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Jumat 23 Oktober 2026, Rizky mengaku terkejut melihat kondisi lapangan yang dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan.
Dia juga menilai kerusakan hutan yang terjadi akan membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan, bahkan hingga puluhan tahun agar ekosistem dapat kembali tumbuh seperti semula.
Areal konsesi yang ditinjau disebut memiliki luas sekitar 3.000 hektare. Pemkab Lamandau menyatakan akan memantau perkembangan persoalan perizinan dan dampak lingkungan di kawasan tersebut.
Namun, belum ada rincian mengenai bentuk kontribusi yang menjadi kewajiban PT PWN, nilai atau target program desa binaan, serta realisasi yang telah dilakukan perusahaan.
Keterangan dari pemerintah desa, camat, dan manajemen PT PWN diperlukan untuk memperjelas kewajiban yang belum terpenuhi dan kendala pelaksanaannya. (andre)
