JAKARTA — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengajak detikcom memperkuat kolaborasi strategis dalam menyosialisasikan program pemerintah, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas edukasi mengenai penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Mukhtarudin saat menerima audiensi jajaran detikcom di Kantor Kementerian P2MI (KP2MI), Jakarta, Rabu 4 November 2026.
Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat sinergi komunikasi publik, khususnya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelindungan PMI.
Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Utama detikcom Abdul Aziz, Pemimpin Redaksi Ardi Suryadi, serta Plt. Direktur Business Government & Event Collaboration Tria Halimatu.
Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kemitraan detikcom yang selama ini telah terjalin dengan KP2MI.
Menurut Mukhtarudin media memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang akurat sekaligus membangun pemahaman masyarakat mengenai peluang kerja di luar negeri.
“Detikcom merupakan salah satu mitra strategis KP2MI. Kami berharap kolaborasi ini semakin diperkuat, bukan hanya dalam sosialisasi program, tetapi juga menyampaikan dampak nyata dari berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian membawa penguatan mandat dan tanggung jawab KP2MI. Jika sebelumnya berperan sebagai operator, kini KP2MI menjalankan fungsi operator sekaligus regulator dalam ekosistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Tanggung jawab tersebut mencakup seluruh tahapan pelindungan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air,” beber Mukhtarudin.
Salah satu agenda prioritas pemerintah adalah peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui program SMK Go Global yang merupakan bagian dari Asta Mandala. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, serta keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Pemerintah menargetkan penyiapan ribuan ribu peserta pada 2027, meningkat menjadi 140 ribu pada 2028, dan 180 ribu pada 2029, sebagai bagian dari target besar penyiapan 500 ribu tenaga kerja terampil hingga akhir 2029.
“Pak Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penempatan, tetapi juga harus memastikan pekerja migran kita memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan negara tujuan,” imbuh Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan, pemerintah berupaya meringankan beban calon PMI melalui pembiayaan peningkatan kapasitas yang bersumber dari APBN dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, calon pekerja migran dapat memperoleh pelatihan dan sertifikasi kompetensi tanpa terbebani biaya persiapan yang tinggi.
Ia mengingatkan bahwa proses penempatan PMI secara prosedural tidak dapat dilakukan secara instan. Ada sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguasaan bahasa, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), serta kelengkapan dokumen.
Karena itu, literasi masyarakat menjadi sangat penting, terutama untuk mencegah praktik penempatan nonprosedural yang kerap berujung pada penipuan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurutnya, kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan relatif rendah, khususnya perempuan di sejumlah daerah, masih rentan menjadi sasaran perekrutan ilegal. Modus yang digunakan antara lain pemberangkatan menggunakan visa wisata, tetapi kemudian bekerja di negara tujuan tanpa melalui mekanisme resmi.
“Penempatan nonprosedural harus kita cegah bersama. Masih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi tidak kredibel, bahkan tergiur janji keberangkatan cepat dari calo. Padahal, bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur yang benar agar hak dan keselamatan pekerja terlindungi,” tegas Menteri.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, KP2MI mengembangkan Gerakan Nasional Migran Aman dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, serta berbagai elemen masyarakat.
Gerakan tersebut mencakup pembinaan, sosialisasi, edukasi, pencegahan, hingga patroli siber untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti informasi bohong maupun tautan perekrutan ilegal di media sosial. Upaya preventif juga dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.
Di sisi lain, KP2MI terus memperkuat kerja sama bilateral dengan sejumlah negara di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Penguatan hubungan tersebut dilakukan untuk membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus memastikan tersedianya mekanisme pelindungan bagi PMI.
Mukhtarudin menyebut sektor caregiver menjadi salah satu profesi yang memiliki kebutuhan tinggi di pasar kerja internasional. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kompetensi dan sertifikasi yang sesuai standar negara tujuan.
“Menjadi caregiver tidak cukup hanya bisa berbahasa asing. Mereka harus memiliki keterampilan profesional, kompetensi, dan sertifikasi. Begitu juga sektor kesehatan, hospitality, manufaktur, dan sektor lainnya. Kita ingin pekerja migran Indonesia memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi ekonomi PMI melalui remitansi yang terus meningkat. Remitansi tercatat sebesar Rp253 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp288 triliun pada 2025.
Menurutnya, remitansi memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional karena langsung masuk ke keluarga pekerja migran dan beredar di tengah masyarakat. Perputaran dana tersebut turut meningkatkan daya beli keluarga, menggerakkan ekonomi daerah, serta memperkuat cadangan devisa negara.
Mukhtarudin juga menjelaskan penguatan ekosistem penyiapan PMI melalui pengembangan sekitar 40 Migrant Center di sejumlah perguruan tinggi. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pendidikan, pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi, dan kebutuhan pasar kerja global.
Selain itu, KP2MI mengembangkan aplikasi Halo Migran yang telah memasuki tahap uji coba di Malaysia, serta layanan telekonseling untuk membantu PMI menghadapi persoalan psikologis selama bekerja di luar negeri. Program pemberdayaan dan reintegrasi juga disiapkan agar PMI yang kembali ke Indonesia dapat melanjutkan kehidupan secara produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin turut menyambut baik pengembangan kanal berita berbahasa Inggris detikcom. Menurutnya, kanal tersebut berpotensi memperluas jangkauan informasi mengenai Indonesia, termasuk program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pelindungan pekerja migran, kepada pembaca internasional.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi detikcom Ardi Suryadi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan KP2MI.
“Saya menilai terdapat ruang kerja sama yang luas, terutama dalam mengomunikasikan program strategis pemerintah melalui pemberitaan yang informatif dan berdampak,” imbuh Ardi.
Ardi menyebut program SMK Go Global memiliki relevansi kuat dengan karakteristik pembaca detikcom, terutama kelompok usia 15–24 tahun. Karena itu, pemberitaan mengenai program tersebut dapat diarahkan tidak hanya pada informasi pendaftaran dan target peserta, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemberitaan turut menampilkan kisah dan testimoni peserta, mulai dari kondisi sebelum mengikuti pelatihan hingga setelah memperoleh peningkatan kompetensi dan kesempatan bekerja di luar negeri.
Menurut Ardi, pendekatan pemberitaan berbasis pengalaman langsung atau before-after akan memberikan gambaran lebih konkret mengenai manfaat program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Selain kanal berbahasa Indonesia, detikcom juga memiliki kanal berbahasa Inggris yang menyasar pembaca internasional, termasuk di Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Australia.
“Kanal ini dapat menjadi sarana memperluas informasi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, kualitas tenaga kerja, serta peluang kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia,” cetus Ardi.
Direktur Utama detikcom Abdul Aziz menambahkan, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia juga berpotensi memperkuat daya tarik investasi. Ia mencontohkan pengalaman sejumlah kegiatan yang melibatkan media dan dunia usaha, ketika kepuasan investor terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia dapat membuka peluang investasi baru.
Abdul Aziz juga menilai pengembangan Migrant Center melalui kerja sama KP2MI dengan perguruan tinggi merupakan langkah tepat untuk menghubungkan potensi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Sementara itu, Plt. Direktur Business Government & Event Collaboration Tria Halimatu menawarkan sejumlah peluang kolaborasi, termasuk penyelenggaraan leader forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan dalam penyiapan SDM unggul Indonesia.
Tria juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Detik Awards pada 19 November 2026 di The Westin Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, detikcom mengundang KP2MI untuk menjadi bagian dari ajang penghargaan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, KP2MI dan detikcom menjajaki penguatan kolaborasi publikasi, edukasi, serta kegiatan bersama dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional pada 18 Desember 2026. Sejumlah agenda yang direncanakan antara lain bursa kerja (job fair), talkshow, dan kegiatan edukatif lainnya.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap informasi mengenai peluang kerja luar negeri yang aman, prosedural, dan berkualitas dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Kolaborasi pemerintah dan media juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran publik bahwa bekerja ke luar negeri harus dipersiapkan secara matang, dengan kompetensi yang memadai serta jaminan pelindungan pada setiap tahapan.
(Adista)
