11 Ribu Pohon Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau Ditertibkan

ENN/BERITASAMPIT - Penertiban atau pencabutan pohon sawit yang ditaman secara illegal di Kawasan Konservasi SM Lamandau. 

SUKAMARA – Ribuan pohon sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, di Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, akhirnya ditertibkan atau ditumbangkan pada Selasa 17 November 2026.

Hadir dalam penertiban ribuan pohon sawit yang ditanam secara ilegal di kawasa  Konservasi SM Lamandau, Bupati Sukamara, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Serta  Forkopimda Kabupaten Sukamara. 

Kementerian Kehutanan bersama aparat dan pemerintah daerah berhasil menumbangkan sebanyak 11.180 pohon sawit di atas lahan seluas 88 hektare.

Penertiban yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh adat tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan konservasi yang terancam akibat aktivitas ilegal.

Menariknya, proses penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh adat Dayak (Demung) dan masyarakat Desa Kartamulia. Hasilnya, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.

Selain menumbangkan tanaman sawit, sebanyak 28 pondok kerja juga telah dibongkar secara mandiri oleh penggunanya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari konflik sosial sekaligus memastikan penegakan hukum tetap berjalan dengan menghormati nilai-nilai adat setempat.

Komitmen menjaga kawasan tersebut kemudian diperkuat melalui Deklarasi Adat Dayak Kaharingan Desa Kartamulia bersama pengelola SM Lamandau. Deklarasi ini mencakup kesepakatan melindungi kawasan konservasi dan satwa liar, mencegah kebakaran hutan, serta menolak segala bentuk perambahan dan aktivitas ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan dan memastikan tidak ada lagi penguasaan ilegal di kawasan konservasi.

baca juga ...  Sukamara Susun RPPLH 2026–2056, Lingkungan Jadi Pertimbangan Pembangunan

“Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan penertiban tidak hanya dilihat dari jumlah pohon yang ditumbangkan maupun luas lahan yang diamankan, tetapi juga dari kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan.

Kesediaan masyarakat menghentikan aktivitas ilegal dan keterlibatan masyarakat adat dalam pengawasan dinilai menjadi modal penting agar kawasan SM Lamandau tidak kembali mengalami kerusakan.

Upaya tersebut selanjutnya akan diperkuat dengan langkah awal pemulihan ekosistem gambut yang mendapat dukungan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Dengan demikian, penertiban ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi langkah awal memulihkan fungsi ekologis kawasan dan memperkuat perlindungan hutan secara berkelanjutan. (enn)

Bagikan:
Berita Populer