SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyimpulkan hasil kompilasi pembahasan APBD 2027 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,97 triliun. Dalam pembahasan tersebut, masih terdapat defisit sekitar Rp35 miliar.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan angka tersebut merupakan hasil penyesuaian dengan tahapan penyusunan APBD serta kemampuan keuangan daerah dan transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau berbicara ideal, pasti kebutuhan kita di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang luasnya 16.075 kilometer persegi masih belum. Tapi kita menyesuaikan program yang ada dengan kemampuan keuangan dan juga distribusi anggaran dari pemerintah pusat,” kata Rimbun, Selasa 17 November 2026.
Potensi DBH Kotim hingga Rp1,2 Triliun
Menurutnya, kondisi fiskal daerah masih menghadapi persoalan karena potensi dana bagi hasil (DBH) Kotim belum ditransfer. Berdasarkan perhitungan sementara, DBH yang ada dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sekitar Rp200 miliar, sedangkan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1 triliun.
DBH tersebut bersumber antara lain dari sektor minyak sawit serta komoditas pertambangan seperti bijih besi, bauksit dan batu bara.
Rimbun mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotim akan terus berkoordinasi untuk memperjuangkan pembayaran DBH tersebut. Menurutnya, dana tersebut penting untuk mendukung pembangunan dan memenuhi aspirasi masyarakat.
“Keperluan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, ya pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan. Itu harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.
Ia menyebut tertahannya DBH berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Sejumlah aspirasi masyarakat maupun kebutuhan infrastruktur yang belum terselesaikan akhirnya harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
Rimbun mencontohkan hasil pembahasan Komisi IV DPRD Kotim yang mencatat kebutuhan hampir Rp500 miliar untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD Kotim saat ini diperkirakan sekitar Rp436 miliar dan masih diupayakan untuk ditingkatkan melalui optimalisasi potensi daerah.
Rimbun menyebut adanya potensi penerimaan dari pemanfaatan penyerapan air pada perkebunan sawit. Ia mencontohkan penerapan kebijakan di Sumatera Barat yang menurutnya dapat menjadi potensi PAD bagi Kotim. Apabila dihitung berdasarkan luasan dan jumlah tanaman sawit di Kotim, dapat mencapai nilai yang sangat besar.
Namun, penerapannya masih memerlukan penguatan regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Kita mendorong provinsi untuk bagaimana membuat Perbup, Perda, dan Pergub itu,” ujarnya.
Hasil kompilasi APBD 2027 tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kotim yang dijadwalkan pada 20 November 2026. (Nardi)











